Bupati Kabupaten Maluku Barat Daya, Drs. Barnabas Orno.
KOTA-Online (Jakarta) Sebagai salah satu Kabupaten Kepulauan NKRI yang baru dimekarkan tahun 2008, Maluku Barat Daya (MBD) memiliki 20 pulau yang kaya akan potensi sumber daya alam (SDM). Diantaranya, tambang emas pulau Wetar dan tambang gas abadi di blok Marcela.
Dengan potensi hasil laut yang sangat melimpah, Kabupaten Maluku Barat Daya tidak kalah dengan daerah- daerah penghasil potensi laut lainnya. MBD juga sangat kaya dengan keindahan- keindahan obyek pariwisata, walaupun belum terkelola secara optimal. Selain letaknya berdekatan langsung dengan negara tetangga seperti Australia dan Timor Leste, MBD juga merupakan daerah perbatasan yang berpeluang untuk menjadi garda terdepan NKRI bagi kedua negara tetangga.
Wajar, bila usai dilantik menjadi Bupati MSD 2011-2018, pada April 2011 lalu, Barnabas Orno langsung tancap gas mengenjot pembangunan inprastruktur, sarana dan prasarana perkantoran yang telah menjadi program kerja seratus harinya.
“Daerahnya saat ini masih jauh tertinggal. Kita sangat membutuhkan dukungan atau regulasi dari pemerintah pusat untuk memajukan dan mensejahterakan masyarakat Kabupaten Maluku Barat Daya,” kata Bupati Barnabas Orno seusai mengikuti acara Rapat Kerja Nasional Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan di hotel Redtop, Jakarta, kepada LICOM, Jumat, (16/12/2011).
Diakui Bupati Barnabas Orno, saat ini dia diberi kepercayaan Pimpinan Pusat PDIP untuk menjadi Ketua DPC Kabupaten Maluku Barat Daya. Sehingga sebagai pimpinan daerah, PDIP ikut serta menjadi peserta Rakernas PDIP yang diadakan di Bandung beberapa waktu lalu.
“Memang Kabupaten Maluku Barat Daya masih tertinggal dari kabupaten-kabupaten lain di Indonesia, khususnya di bidang pembangunan infrastruktur dan sarana transportasi darat, laut dan udara serta sumber daya manusia (SDM). Hal ini harus dimaklumi, mengingat Kabupaten Maluku Barat Daya baru terbentuk pada tahun 2008 dan masih sangat muda belia. Tapi saya optimis ke depan Maluku Barat Daya akan maju dan berkembang seperti daerah-daerah kabupaten lain di Tanah Air,” ujar Barnabas.
Menurut dia, pihaknya kini tengah giat-giatnya membangun atau menyediakan sarana jasa transportasi laut seperti kapal yang sangat dibutuhkan masyarakat di Maluku Barat Daya. Karena ini sesuai dengan keadaan geografis daerah yang banyak terdapat pulau-pulau kecil.
Masa Barnabas Orno Usai Baru Rakyat MBD Bisa Maju
Sementara itu, Oyang Oralando Petrusz, salah satu takoh masyarakat MBD berpedapat bahwa Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD) yang memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah, justru tidak banyak berefek kepada kesejahteraan masyarakat MBD secara menyeluruh karena, terlanjur dipimpin oleh seorang Bupati yang tidak memiliki sense of crisis. Pasalnya, APBD yang dialokasikan pemerintah pusat sebagai dana stimulan guna merangsang percepatan pembangunan diberbagai sektor, cendrung tidak dimanage dengan baik. Sebagian dana APBD yang dialokasikan pada sektor belanja modal lebih banyak jatuh ke kantong para pengusaha dari luar daerah. Sebagai balas jasa politik. Hal ini dapat berdampak pada terjadinya capital fligth.
"Bagaimana masyarakat MBD bisa merasakan dan menikmati potensi daerahnya dengan baik. Wong, APBD yang jelas-jelas sebagai dana stimulus dari Pemerintah Pusat untuk mendorong kemajuan dan merangsang lahirnya pertumbuhan ekonomi warga saja tidak jatuh ke tangan masyarakat kecil. Apalagi mau bicara soal potensi alam di perut bumi kabupaten ini yang masih tersimpan, dan membutuhkan campur tangan pihak ketiga. Jangan harap masyarakat menikmati akan kekayaan alamnya. Yang pasti, setelah orang seperti Baranabas Orno, selesai masa jabatan baru masyarakat bisa menikmati kekayaaan alamnya, secara bebas," kata Oyang Orlando Petrusz, tokoh masyarakat MBD , melalu tlp selulernya.
Soal janji bupati bahwa pihaknya tengah menyediakan sarana trasportasi laut, menurut Oyang Orlando justru jauh dari apa yang disebutkan. Bahwa terjadi dugaan penyalahgunaan keuangan negara dalam proses pembelian sebuah kapal kayu yang konon dibeli oleh pemerintah MBD oleh Dinas Perhubungan MBD, yang diberi nama "KM Kalwiedo." Kapal ini kemdian dinilai tidak layak layar karena bangunan kapal ini tidak coouk untuk melayari perairan laut di MBD. Kapal yang dibeli dengan dana APBD MBD tahun 2010 itu kini tengah diparkir di pelabuhan pantai Jawalang-Pulau Kisar, akibat tidak bisa difungsikan. Para ABK kapal itu takut kalau dalam perjalanan Kapal Motor Kalwiedo tiba-tiba karam karena tidak mampu melawan gelombang laut. "Type kapal itu tidak bisa mengarungi laut seganas di perairan laut MBD."
"Kapal ini dibeli di Kalimatan. Sebetulnya kapal ini dirancang khusus untuk melintasi sungai dan danau, bagaimana mungkin dia bisa melawan gelombang laut yang ganas di MBD. Kapal itu nilainya cukup mengejutkan yakni Rp 2,3 miliar. Padahal harga kapal itu berkisar Rp 600 - 700 juta. Menurut saya, Bupati Baranabs Orno pandai melindungi anak buahnya yang terindikasi korupsi. Bagaimana mungkin, sampai sekarang Kepala Dinas Perhubungan MBD belum juga diperiksa soal kapal itu. Bisa saja terjadi konspirasi kuat antara Sekda MBD Sarles Kaparesi dan Bupati untuk melindungi Kadis Perhubungan MBD John Tangkuman yang disebutkan adalah orang kepercayaan Baranbas Orno," tegas Orlando Petrusz.
foto dok/yesayas: Kadis Perhubungan MBD, John Tangkuman, kedua dari depan tengah mengutak-atik hp. Tampak di depan lenca kamera, salah satu Anggota DPRD MBD Gelion Tumangken yang masuk dalam Komisi C DPRD MBD yang ikut terlibat aktif dalam proses pebahasan sampai pembelian Kapal KM Kaliwiedo.
Kajati Maluku Usut Kasus Pembelian KM Kalwiedo di MBD
Orlando meminta agar aparat Kepolisian dan Kejaksaan Tinggi Maluku segera menyelidiki proses tender hingga pada tingkat pembelian KM Kalwiedo itu. Dia menambahkan bahwa, apa pun yang dibicarakan oleh Barnabas Orno kepada publik soal Wilayah MBD itu, sama-sekali tidak keluar dari hati yang tulus tetapi sekedar dari mulutnya untuk menyenangkan teling orang yang tidak pernah mengenal sosok seorang mantan Wakil Bupati MTB itu.
"Kita akan sulit percaya Bupati Barnabas. Satu contoh konkrit saja bahwa, masak Komisi B DPRD MBD sedang menggelar rapat kerja bersama mitra kerjanya di ruang rapat Komisi DPRD MBD, justru dibubarkan oleh Satpol PP MBD atas perintah Bupati Barnabas Orno dan Sekda MBD. Babagaimana daerah itu mau maju, DPRD yang menjadi mitra kerja pemerintah, sungguh dianggap remeh bahkan tidak dihargai sama-sekali," tegas Orlando Petrusz. *.
Oleh: Noviyanto dan Yesayas
"Kita akan sulit percaya Bupati Barnabas. Satu contoh konkrit saja bahwa, masak Komisi B DPRD MBD sedang menggelar rapat kerja bersama mitra kerjanya di ruang rapat Komisi DPRD MBD, justru dibubarkan oleh Satpol PP MBD atas perintah Bupati Barnabas Orno dan Sekda MBD. Babagaimana daerah itu mau maju, DPRD yang menjadi mitra kerja pemerintah, sungguh dianggap remeh bahkan tidak dihargai sama-sekali," tegas Orlando Petrusz. *.
