SIAPA PENGGANTI WALIKOTA SEKARANG “DUO DAN” ? (Uang dan Popularitas Tak Menjamin Menang Pilkada Kota Kupang)

KOTA-Online (Kupang) Berbagai pikiran kritis warga menyusul mengerucut pasangan calon Walikota dan Wakil Waliktoa Kupang, periode 2012-2017. Bahwa dengan berakhirnya pendaftaran pasangan calon pemimpin kota 16 Pebruari 2012 lalu, ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Kupang, muncul  berbagai pertanyaan warga soal siapa yang bakal menggantikan Daniel Adoe dan Daniel Huurek. 


Secara idealis, semua warga Kota Kupang, baik yang punya hak memilih dan yang belum punya hak memilih justru menggantukan harapan bagi figur baru karena, akan jauh lebih oyektif dalam memberikan dan netral memperlakukan masyarakat kota ini. Untuk itu, dari nada-nya warga cederung sedikit memaksa agar sekiranya walikota pengganti “DUO DAN” nanti tidak belajar dari kegagalan pendahulunya. 

Tawaran beberapa pemikiran yang disampaikan terkesan sederhana, tapi merupakan kenyataan yang sehari-hari terjadi dan dialami warga kota. Kondisi itu juga terjadi di depan mata para pejabat kota, namun cenderung diabaikan, hingga akhir masa jabatan. "Menurut saya, Kota Kupang harus di tata. Terminal Kupang dan kawasan Jalan Sliwangi itu juga harus di tata. Jangan jadi kawasan kumuh, itu wajah Kota Kupang. Para pedangan kakilima dan para penjual bakso dan makanan di sana harus disingkirkan dari jalan itu pada malam hari, karena sangat menggangu mobilitas perekonimian NTT. Karena itu jalan poros Timor Daratan, itu jalan trans nasional. Kawasan Jalan Siliwangi kan bisa dibuat mirip Maliobor di Yogykarta,  kan baik," ujar Ambros Radja.

Dari berbagai pendapat yang berhasil direkam Kota-Online, hampir lebih separuh warga berpendapat bahwa walikota pengganti “DUO DAN” mesti mampu memperhatikan warganya agar mendapatkan kehidupan yang lebih layak dengan konsentrasi penuh terhadap enam kebutuhan pokok yakni; pangan, sandang, tempat tinggal layak, kesehatan yang layak, pendidikan dan ada jaminan masa depan.

Ruang Terbuka Bisa Dinikmati Bebas

Selain itu, walikota mendatang mesti dapat mempersiapkan suatu lingkungan hidup sehat, nyaman dan bisa menyediakan fasilitas umum sederhana murah dan bisa dinikmati oleh semua lapisan masyarakat. Lingkungan diharapkan tak boleh kumuh, sanitasinya terkelola secara detil dan modern hingga ke pekampungan penduduk. Pasar-pasar tradisional harus dipercantik dengan manajemen yang rapi, sehingga bisa menambah PAD bagi daerah. Pedagang kaki lima dapat diperhatikan dengan baik jika perlu difasilitasi dicari tempat memungkinkan dapat diawasi dengan baik. Karena PK-5 adalah salah satu pilar ekonomi yang kuat jika diberdayakan secara optimal. Warga meminta Walikota juga dapat memperhatikan fasilitas umum dan atau ruang terbuka, harus bisa dinikmati secara luas dan difungsikan tanpa diskriminasi. 

Soal  pelayanan publiknya, diharapkan dapat diakases semua golongan tanpa kecuali. Kebanggaan masyarakat sebagai warga Kota Kupang harus terus timbul dengan prestasi-prestasi dan karya nyatanya. Seni, sastra olahraga dan berbagai bentuk kreasi dan pertunjukan harus tereksplorasi dan terfasilitasi.

Harga Diri Seorang Walikota

Terasa begitu sulit mencari seorang pemimpin kota yang betul-betul mampu menahan hawa nafsu dan keinginan memiliki lebih dari hak-haknya. Meskipun faktanya,  baru terjadi dua kali perubahan figur walikota di Kupang namun sejauh itu pulah banyak meninggalkan kesan yang kurang memuaskan warga. Untuk itu, periode kepemimpinan pasca DUO DAN diharpkan akan lahir sosok yang benar-benar mampu menahan diri dan bisa menjaga harga dirinya di depan publik. 

“Kebersamaan dan solidaritas sosial seorang walikota harus terus tumbuh, kepemimpinan dan karakter kerakyatan, rasa kepedulian sosial yang tinggi dan tanpa pamrih harus lebih ditonjolkan. Kita tidak lagi butuh pemimpin yang tidak konsisten. Antara perkataan dan perbuatan tidak searah,” tegas Amdemus Baun, salah satu warga kota.

Kota Kupang mesti sebagai garda depan perdagangan barang dan jasa. Idustri barang jadi harus bisa dihasilkan dari Kupang yang kemudian bisa diekspor jauh ke luar Kota Kupang. Posisi strategis pelabuhan Tenau, di Kawasan Timur harus betul-betul berfungsi secara ekonomis sampai pada seluruh lapisan masyarakat. Semua itu memungkinkan karena kita memiliki potensi-potensi dari sisi pendidikan dan perguruan tinggi yang berkualitas. Karenanya, perguruan tinggi harus digenjot secara radikal, progresif berorientasi kapitalistik, tapi sebaliknya pro rakyat.

Tingkatkan Kepercayaan Diri

Masyarakat Kota Kupang juga harus meningkatkan kepercayaan diri untuk berdiri sejajar dengan masyarakat kota lain. Berpikir lebih terbuka lagi, maju dan berkembang. Tidak konsumeris, tidak mengekor, tapi produktif dan berada di depan. Mewujudkan mimpi tersebut tak mungkin cukup dalam satu periode jabatan walikota.

Sebagai walikota periode 2012-1017, kita hanya bisa hanya meletakan dasar-dasar mental birokrasi dan system pemerintahannya, serta dasar-dasar mental masyarakat untuk lebih produktif. Fasenya sampai dasar-dasar tersebut secara manajerial, secara bergulir. 


Warga Kota Butuh Pemimpin Baru!
Sesungguhnya, ketika kita menelusuri lorong, gang ke gang yang lain, masuk satu RT tembus RW yang lain di Kota Kupang, kita temukan padangan berfariasi soal idialnya sosok seorang walikota pesca "DUO DAN."  Warga lebih banyak mengharapkan kiranya pemimpin Kota Kupang mendatang mesti figur baru.


 "Saya kira warga Kota Kupang sudah tahu. Apa yang sudah dibuat oleh pemimpin kota sekarang dan apa yang belum di buat. Apapun program baru yang ditawakan calon walikota Daniel Adoe Dan Hurek hari ini tidak bisa mempengaruhi cara memimpin mereka untuk periode kedua. Malah lebih parah lagi dri periode pertama," ujar Melkisedek Pello, Salah satu warga Kota Kupang.


Sekedar diketahui bahwa selain wajah lama (pasangan Daniel Adoe-Daniel Hurek, Jefri Riwu Kore-Kristo Blasin,  Yonas Salean-dr Herman Man) Mucul juga figur calon walikota wajah baru seperti dr Yovita Mitak, Paul Lianto, Viktor Lerik dan Mency Pelokila. Semua figur ini memilki kayakinan bahwa mereka akan memenangkan pertarungan pada tanggal 7 Mei 2012 mendatang. Yang pasti tidak hanya dua indikator yang digunakan warga dalam memastikan siapa yang bakal keluar sebagai pemenang Pilkada Kota Kupang yakni popularitas dan finansial. Namun ada variabel lain yang ikut mempengaruhi masyarakat pemilih di Kota Kupang adalah, suku, agama dan hubungan-hubungan emosional kekerabatan. "Krang katolik kalau bersatu, bisa figur yang beragama katolik, bisa menang Pilkada. Orang protestan jika kompak untuk memilih satu figur yang mereka anggap tepat, maka figur yang beragama protestan, saya kira bisa menang. Begitu pula, suku Timor jika tidak terpecah-pecah lalu mereka sepakat memilih salah satu kandidat, bisa juga keluarg sebagai pemenang. Jadi menurut saya popularitas dan uang tdak menjamin soenga kandidat keluar sebagai pemenang," kata Fransisco Andre, warga kota.


Ada prediksi sementara bahwa yang justru akan lebih menjadi perhatian publik adalah figur baru yang dianggap bisa membuat perubahan dalam memimpin Kota Kupang. "Saya lihat Ibu Yovita Mitak dan Paul Liyanto justru menjadi 'kuda hitam' kedua tokoh ini punya daya tarik tersendiri," kata Anton Balle, warga Kota Kupang.

Oleh: Yesayas Petrusz

Read More

15.05 | 0 komentar

Ketum PD Anas Urbanungrum Ngaku Biayai Peserta Kongres, Mei 2010

Para peserta yang datang dari tingkat cabang atau setara kabupaten/kota, disediakan dana transport bervariasi dari Rp 3,5 juta hingga Rp 5 juta.

 

KOTA-Online (Jakarta) Mantan anggota tim pemenangan Anas Urbaningrum sebagai Ketua Umum PD dalam Kongres Demokrat di Bandung, pada Mei 2010, Umar Arsal menyatakan, biaya politik kegiatan pemenangan Anas tidak sebesar yang dituduhkan berbagai pihak. Di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (17/02), Umar menjelaskan, dia masih mengingat jelas jumlah dana pengganti transport yang diberikannya kepada para delegasi pendukung Anas.

Dia menjelaskan, Anas beberapa kali datang ke wilayah Sulawesi, daerah yang ditangani Umar, untuk penyampaian visi dan misi. Para peserta yang datang dari tingkat cabang atau setara kabupaten/kota, disediakan dana transport bervariasi dari Rp 3,5 juta hingga Rp 5 juta.

Untuk sosialisasi kedua visi-misi Anas disediakan dana transport hingga Rp7,5 juta. Jumlah lebih besar diberikan ketika Anas mendatangkan para delegasi itu ke Jakarta untuk menghadiri deklarasi.

Setiap delegasi diberikan uang pengganti transport sebesar Rp10 juta.Karena itulah Umar menyatakan KOYklaim Diana Maringka diberikan dana hingga Rp100 juta adalah sebagai pernyataan tidak berdasar. “Dan dana itu semua bisa dipertanggungjawabkan asal-muasalnya,” kata dia seperti ditulis lamanberitasatu.com. Sebelumnya, mantan Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PD Minahasa Tenggara, Diana Maringka, mengklaim kubu Anas Urbaningrum membagi-bagikan sejumlah uang untuk pemenangan itu.

Menurut Diana, Kubu Anas membagi uang hingga tiga termin, yakni USD2000, USD5000, dan Rp30 juta plus sebuah blackberry. Diana juga mengungkapkan, Umar Arsal adalah membagi-bagikan itu kepada delegasi asal Sulawesi. Dana itu, menurut Umar, berasal dari sumbangan anggota tim kampanye Anas dan pimpinan cabang serta daerah yang mendukung Anas sejak awal. 

Sumbangan lainnya diterima dari simpatisan Anas di luar PD, khususnya yang pernah beraktivitas di Himpunan Mahasiswa Indonesia (HMI), dimana Anas pernah menjabat sebagai Ketua Umum. “Anas anak gaul, apalagi kader HMI itu ada di mana-mana, di berbagai partai juga ada,” tutur Umar. Dia melanjutkan bahwa sumbangan bahkan datang dari kader HMI yang menjadi anggota Partai keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Golkar. “Semua mendukung Anas,” tandasnya. *

Oleh: Markus Junianto Sihaloho/ Ratna Nuraini

Read More

14.27 | 0 komentar

Kader Demokrat Serukan Boikot Media

KOTA-Online  (JAKARTA) — Seluruh kader Partai Demokrat, terutama elitenya, diminta untuk memboikot media massa yang dianggap hanya mengadu domba internal partai dan selalu mendiskreditkan nama SBY dan Partai Demokrat melalui pemberitaan yang mereka buat. Disebutkan pula bahwa ada media yang sama sekali tak pernah memberitakan keberhasilan SBY sebagai kepala pemerintahan.

"Bukan sekali atau dua kali Demokrat diadu domba di depan publik oleh media. Kini, saatnya kepada seluruh kader Partai Demokrat untuk melakukan boikot terhadap media yang terindikasi punya tendensi politik dalam menghancurkan Partai Demokrat," ujar Ketua Biro Bidang Hukum dan HAM Partai Demokrat Jemmy Setiawan dalam siaran pers, Sabtu (18/2/2012).

Menurut Jemmy, seruan ini hendaknya disadari, baik oleh keluarga besar Partai Demokrat maupun kelompok-kelompok yang ada di barisan SBY. Seruan pemboikotan, kata Jemmy lagi, setidaknya dilakukan dengan menolak wawancara ataupun dijadikan sebagai narasumber oleh media yang terindikasi punya kepentingan politik tersebut.

"Ini adalah bentuk perlawanan terhadap media yang tidak berimbang dalam memberikan porsi pemberitaan, atau bahkan timpang menyampaikan informasi. Seluruh instrumen Demokrat harus segera sadar akan gendang yang dimainkan oleh lawan-lawan yang ada. Sedapat mungkin, setiap kader harus hindari menjadi oknum narsis yang selalu nongol di media, padahal hal itu bagian dari jebakan-jebakan politik," katanya lagi.

Ditegaskan, masih banyak media dan instrumen corong pemberitaan yang independen dalam mengedepankan informasi yang berbasis fakta atau berimbang dalam penyampaian informasi, bukan menggiring opini dalam kepentingan tertentu.

Media yang dimaksud dianggap telah menyampaikan berita yang tidak berimbang, dan bahkan cenderung timpang. "Partai Demokrat dan barisan pendukung SBY sadar mulai saat ini siap menghadapi kekalahan pada 2014," Jemmy menegaskan. (Rachmat Hidayat/Kompas)

Read More

20.45 | 0 komentar

18 November, Menjadi Sejarah Kelam Bagi Veky (Drama Pendongkelan Veky Lerik dari Golkar)

foto dok:yesayas petrusz. Veky Lerik bersama pendukung saat mendaftar sebagai calon walikota kupang 10/2/2012

KOTA-Online (Kupang) MASA-masa manis bersama Partai Golkar harus berakhir. Veky Lerik benar-benar tutup album bersama Golkar ketika Gubernur Frans Lebu Raya, mengeluarkan Surat Keputusan (SK) Nomor: Pem.1721/272/11/2011 tanggal 18 November 2011, tentang Pengangkatan, Pengresmian Pengganti Ketua DPRD Kota Kupang masa jabatan 2009-2014.

Partai yang sempat mangusung dirinya sebagai Ketua DPRD Kota selama lebih dua tahun itu kini resmi ditinggalkan. Sejak Veky menjabat Ketua DPRD Kota, ia tak luput dari sorotan media massa, karena penampilannya yang fenomenal. Veky banyak menentang berbagai kebijakan Pemkot yang tidak pro rakyat. Bahkan terhadap sesama anggota Dewan pun Veky selalu mengawasi ruang gerak mereka. Sikap Veky ini semakin menimbulkan rasa antipati dari lawan politiknya Dan Adoe, yang juga sebagai Walikota. Berbagai sikap Veky ini pun oleh induk organisasi (Partai Gokar) dianggap telah melanggar garis-garis partai.  

Alhasil, Veky pun dilengserkan dari jabatan sebagai Ketua DPD II Golkar Kota melalui suatu Musyawarah Luar Biasa (Musdalub). Terjadi sebuah konspirasi politik, maka dalam Musdalub DPD II Golkar Kota Maret 2011 silam itu, karib dekat almarhum ayahnya (Dan Adoe-Red) kemudian terpilih menggantikan posisinya. Tersebar isu bahwa yang mampu membunuh karakter politik Veky hanya Dan Adoe sehingga yang bisa menggantikan posisi Veky Lerik sebagai Ketua Golkar Kota Kupang hanya mantan pengurus DPD I Golkar NTT, Dan Adoe. Karena Veky tergolong sulit ‘dipatahkan’ begitu saja oleh kader lain.

Ketika drama pengdongkelan Veky Lerik dari Ketua Golkar Kota usai, Golkar Kota di bawah pimpinan Dan Adoe berusaha memotong perlahan berbagai status Veky di partai itu. Mulai dari memecat dari keanggotaan Golkar dan terakhir mengusulkan untuk mereposisi dari jabatan sebagai Ketua DPRD Kota. Veky pun sudah siap menerima berbagai resiko buruk yang bakal muncul. Termasuk soal reposisi dirinya dari jabatan Ketua DPRD Kota Kupang. “Emangnya gue pikirin (EMG-Red), itu saja jawaban singkat ketika menjawab pers, menyusul keluarnya SK pemberhentian dirinya tanggal 18 November lalu. Apa salah Veky yang sangat berat sehingga karier gemilang di Golkar begitu cepat dikuburkan? Golkar Kota yang bisa memberikan jawaban atas pertanyaan ini.

Salah seorang pengamat politik Undana Kupang Yusup Kuahati, berpendapat bahwa, drama menghabisi karier politik Veky Lerik dalam pentas perpolitikan Golkar adalah sebuah dinamika politik yang selalu ditemukan dimana-mana. Sehingga menurut Kuahati, bukan sesuatu yang harus dianggap luar biasa. Yang luar biasa menurutnya, adalah Veky Lerik. Sebagai seorang politisi yang masih belia, Veky mampu tampil secara gentlemen dan berjiwa besar. Veky adalah figur politisi yang berkharisma dan memiliki masa depan yang gemilang.

“Ini adalah sebuah proses belajar untuk Veky lebih matang lagi menghadapi persoalan politik. Veky memiliki masa depan politik yang cerah, karena saya lihat dia begitu tegar menghadapi berbagai guncangan politik yang menimpanya. Saran saya, Veky tidak perlu berkecil hati, terima Keputusan Gubernur untuk mereposisi dari jabatan ketua DPRD Kota dengan lapang dada. Karena itu kehendak organisasi, bukan Gubernur yang mengambil langkah sepihak. Masih ada masa depan yang lebih baik menunggu di depan,” kata Kuahati, kepada Mingguan KOTA pekan lalu.

Adegan ‘Bercinta” di DPRD Kota 14 November Sebuah Simbol

Menurut penilaian sebagian warga kota, adegan ‘bercinta’ yang dipentaskan duet Adoe-Lerik itu sekedar simbolik untuk mendapatkan sebuah keabsahan administrasi belaka. Kenyataannya sebelum adegan ‘bermesraan’ itu, di ruang sidang Dewan Kota telah terjadi perdebatan alot antara sejumlah anggota Dewan karena ketika sidang pembukaan APBD Perubahan yang digelar tanggal 8 November, Walikota sebagai yang bertanggungjawab terhadap pengelolaan keuangan daerah tidak pernah nongol dalam sidang. Yang selalu hadir mewakili pemerintah Kota adalah Wakil Walikota. Menurut anggota Dewan, ini sebuah sikap yang tidak baik. Sebuah cara ‘cuci tangan’ alias upaya melempar masalah kepada orang lain yang bukan wewenangnya.

Unjuk Hidung

Kisahnya, jauh sebelum Daniel Adoe ‘unjuk hidung’ dalam paripurna Dewan Kota, Senin 14 November, telinga Wakil Walikota Daniel Hurek sudah terlanjur ‘memerah’ terkena ‘jewer’ para wakil rakyat kota yang tersinggung karena seakan-akan Walikota tidak menghargai mitra kerjanya. Sepertinya tidak ada lagi toleransi dari para wakil rakyat terhadap berbagai alasan yang diajukan Walikota untuk tidak hadir dalam sidang Dewan itu. Memasuki tahapan penandatanganan Nota Kesepakatan tentang Kebijakan Umum Perubahan APBD dan persetujuan Nota Kesepakatan tentang Prioritas dan Plafon Anggaran (PPA) perubahan tahun 2011, para anggata Dewan mulai bersikap tegas.

Ketua Fraksi PDIP Adrianus Talli pada prapenandatanganan kesepakatan itu, mendesak agar Walikota Daniel Adoe harus hadir. Disebutkan bahwa, jika Walikota tidak hadir, maka Wakil Walikota harus memberikan alasan yang bisa diterima Dewan perihal ketidakhadiran Walikota. Mendengar sanggahan politisi PDIP itu, Wakil Walikota terlihat tidak lagi betah duduk. Dan Hurek terlihat hangat berdiskusi dengan beberapa staf yang menghadiri dalam sidang kali itu.

Wakil Walikota Hanya Pembantu

Selain Ketua Fraksi PDIP, salah satu Anggota Fraksi Partai Hanura, Melkianus Balle ikut mempertanyakan subtansi absen-nya Walikota Daniel Adoe dalam setiap kali persidangan. Balle berpendapat bahwa, penentu kebijakan di kota hanya bisa dilakukan oleh Walikota dan Ketua DPRD Kota Kupang. Mendengar protes bertubi-tubi dari para anggota Dewan dalan sidang paripurna itu, Wakil Walikota Daniel Hurek terpaksa menjawab apa adanya. Menurut Hurek, kehadiran dirinya dalam sidang, ansih sebagai Wakil Walikota. Dalam aturan perundang-undangan, katanya, sangat jelas bahwa tugas nomor satu Wakil Walikota adalah membantu kepala daerah, dengan demikian lanjut politisi Partai PKB itu, kehadirannya dalam sidang itu hanya melaksanakan fungsi membantu kepala daerah ketika berhalangan. “Sesuai dengan dokumen hukum Pemerintah Kota Kupang, tahu apakah saya harus tanda tangan ataukah tidak. Dalam kasus ini saya hanya membuat paraf, sekaligus untuk memberikan penegasan bahwa dokumen itu ada,” tegas kolega Walikota Daniel Adoe itu.

Penjelasan Daniel Hurek ini mendapat tambahan penegasan dari legislator senior Kota Kupang, Nikolaus Fransiskus, yang akrab disapa Niko Frans. Niko Frans berpendapat bahwa, sesuai penjelasan undang-undang nomor 32 bahwa, pemerintah daerah adalah kepala daerah dan DPRD. “Kepala Daerah itu satu saja. Kemudian ada wakil kepala daerah, dalam kaitan dengan Kota Kupang ya, Wakil Walikota. Apa yang disampaikan oleh Wakil Walikota itu adalah alasan teknis administrasi,” tandas Niko Frans.

Niko menjelaskan bahwa, yang dikemukakan Ketua Fraksi PDIP DPRD Kota itu adalah alasan substansial, mengapa Walikota tidak hadir dalam setiap kali paripurna Dewan. Apa yang dilakukan ini, sebut Ketua Komisi C DPRD Kota Kupang itu, adalah demi etika pemerintahan. Makna undang-undang nomor 32 itu artinya pelaksanaan fungsi-fungsi kepala daerah dilaksanakan oleh dua kepala daerah itu. Dalam perubahan APBD, kedudukan kepala daerah, tidak tergantikan karena kepala daerah bermintra dengan DPRD dan sesuai dengan undang-undang sebagai penyelenggara pemerintahan daerah. 

Akibat dari berbagai pandangan yang rasional dan benar menurut aturan yang berlaku maka Wakil Walikota memberanikan diri. Tanpa segan-segan menelepon langsung Daniel Adoe. Suara Daniel Hurek lewat telepon seluler mengandung  nilai daya paksa yang sangat kuat. Seketika Walikota Daniel Adoe tiba di ruang sidang Dewan DPRD Kota Kupang. Tanpa menunggu lama Daniel Adoe langsung didaulat menandatangani dokumen penting daerah yakini kesepakatan bersama Ketua DPRD Kota. Usai penandatangan kesepakatan bersama itu, kedua tokoh yang sedang saling mendakwa itu, langsung bersalaman.

Daniel Adoe Absen

Mengapa Walikota Daniel Adoe tidak hadir dalam sidang yang amat penting itu? Ketika membalik lembaran peristiwa di DPRD Kota Kupang sejak Desember 2010, ada perbedaan pandangan cukup meruncing yang terjadi antar Ketua DPRD Viktor Lerik dengan pemerintah Kota yakni soal alokasi anggaran pada beberapa pos belanja daerah. Dalam sidang pembahasan rancangan peraturan daerah (RAPBD) tentang APBD Kota Kupang 2011, Ketua DPRD selaku Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota, memangkas habis beberapa pos belanja yang dinilainya terjadi pemborosan di sana. Veki, menilai alokasi anggaran antara lain pada pos belanja perjalanan dinas dan pos belanja tamu Pemkot Kupang sangat fantastis dan cenderung tidak berpihak kepada kesulitan hidup masyarakat kota yang masih butuh pelayanan serius.

Sebagai Ketua Banggar, tanpa meminta pendapat anggota Banggar lainnya, Veki langsung memangkas. Sikap Veki ini mendapat protes keras, baik dari Pemerintah Kota maupun dari sesama rekan anggota DPRD. Sikap Ketua Banggar ini berbuntut pada sikap mosi tidak percaya dari lebih separuh anggota DPRD Kota terhadap kepemimpinan Veki Lerik baik sebagai Ketua DPRD Kota. Mosi tidak percaya ini kemudian merambat sampai pada peristiwa pencopotan Veky dari Ketua DPD II Golkar Kota Kupang, melalui Musdalub Maret 2011. Secara mengejutkan malah yang menggantikan posisi Veky Lerik sebagai Ketua Golkar Kota adalah Daniel Adoe yang nota bene adalah Walikota Kupang.

Daniel Adoe adalah politisi senior yang merupakan jebolan Partai Golkar NTT yang kemudian ‘lompat pagar’ ke beberapa partai kecil ketika awal-awal proses pencalonanan dirinya menjadi Walikota Kupang, oleh karena Golkar tidak mengakomodir dirinya sebagai calon Walikota Ketika itu. Setelah menjabat sebagai Walikota, Daniel Adoe kemudian berdiri sebagai Deklarator lahirnya Ormas Nasional Demokrat (Nasdem) di NTT, sekaligus sebagai Ketua DPD I Ormas Nasdem NTT. Dapat ditafsir, bahwa pencopotan Veky Lerik dari Ketua Golkar Kota Kupang, merupakan sebuah konspirasi politik para politisi senior dalam Pemerintahan Kota maupun di DPRD Kota untuk membunuh karier politiknya dalam partai Golkar? Veky dinilai menjadi ancaman besar bagi mereka jika ia dibiarkan berlama-lama di partai itu.  

Konspirasi Membunuh Karier Politik Veky

Skenario membunuh karier politik Veky Lerik melalui Partai Golkar bisa masuk akal karena usai dicopot dari Ketua, secara marathon para politisi Golkar di DPRD Kota mempersiapkan agenda untuk mereposisi Veky dari jabatan sebagai Ketua DPRD Kota. Sebelum reposisi itu terjadi, keanggotaan Veky Lerik sebagai anggota Golkar dicopot. 

Sebagai kader Golkar, Veky dinilai tidak loyal terhadap organisasi dan tidak mampu menjaga kredibilitas Golkar dimata masyarakat Kota Kupang. Dalam kedudukan sebagai Ketua DPRD Kota, Veky Lerik tentu sangat berperan dalam rangka  mengontrol langsung berbagi kebijakan Daniel Adoe sebagai Walikota yang sudah menjadi lawannya. Sebagai Pemerintah Kota, Daniel Adoe dalam hal ini pasti merasa terganggu jika Veky Lerik tetap sebagai Ketua DPRD. Dengan demikian atas prakarsa Golkar Kota, Veky Lerik diusulkan untuk diganti. Melalui berbagai surat sakti DPD II Golkar Kota, Fraksi Golkar terus memainkan peran untuk mendesak Veky, tidak boleh mimpin sidang-sidang. Namun, hingga sidang perubahan anggaran digelar, Veky Lerik masih tetap sebagai ketua DPRD Kota.   

Saling mengintip, melapor dan saling menjegal terus terjadi antara Ketua DPRD Kota dan Walikota Kupang. Sebagai Ketua Golkar, Daniel Adoe tetap tidak mengakui keabsahan Veky Lerik dalam memimpin sidang-sidang di Dewan Kota, termasuk memimpin sidang perubahan anggaran yang sedang berlangsung. Karena secara organisatoris Veky Lerik dianggap tidak lagi berstatus sebagai anggota Golkar, karena sudah dipecat dari keanggotaan Golkar.

Sikap penolakan Golkar itu, ditunjukkan lewat aksi walk out FPG ketika Veki Lerik memimpin sidang perubahan APBD Kota Kupang tanggal 8 November 2011. Dengan demikian cukup beralasan jika Daniel Adoe sebagai Walikota sekaligus sebagai Ketua Golkar Kota, tidak menghadiri sidang perubahan APBD, ia tidak mengakui berbagai produk yang dihasilkan Dewan Kota di bawah pimpinan Veky Lerik sebagai Ketua DPRD. (kota-1)

Read More

03.32 | 0 komentar

Paket “Prima” Kecewa, Hasil Kerja Tim 9 Tak Bermanfaat

 KOTA-Online (Kupang)- PASANGAN Calon Walikota dan Wakil Walikota Kupang periode 2012-2017 Rikardus Wawo dan Melkisedek Lodo Madi (Prima) menyatakan kecewa  atas keputusan DPP Partai Demokrat yang merekomendasikan Jefri Riwu Kore sebagai calon walikota dari partai milik Presiden SBY itu. “Memang kami kecewa. Tapi sebagai kader, kami tunduk terhadap keputusan partai yang lebih tinggi,” kata keduanya.

“Prima” mengaku semua jeri-lelah tim sembilan yang diamanatkan oleh aturan partai, sama sekali tidak diindahkan. Karena rekomendasi tim sembilan kepada DPP berdasarkan mekanisme yang ada di partai, semua tidak berfungsi.  “Prima” mengakui sebagai kandidat Walikota dan Wwakil Walikota, paket ini telah mentaati semua aturan partai secara benar dan disiplin sesuai amanat organisasi tempat dimana keduanya berinduk. “Jadi, memang semua hasil kerja tim sembilan tidak bermanfaat sema sekali. Sampai ketua DPD Demorat NTT, Pak John Kaunang selaku ketua tim sembilan sendiri menyurat ke DPP dengan mencantumkan nama paket kami, yang memenuhi syarat, untuk diajukan oleh Partai Demorat ikut bertarung merebut kursi Walikota, pun tidak dihiraukan,” kata Prima lagi.

Kandidat Walikota Kupang atas nama Jifri Riwu Kore, menurut “Prima” justru tidak mentaati mekanisme yang digariskan partai, namun akhirnya namanya direkomendasikan oleh DPP. “Prima” juga menyebutkan bahwa selain itu hasil fit and propertes yang digelar Tim 9 kemudian menempatkan paket ini pada posisi teratas. “Kami diperlihatkan hasil fit and properties itu, oleh DPP. Bukti lain dari hasil survei Tim 9 kami menempati peringkat satu. Kami lihat langsung di DPP PD di Jakarta. Padahal ada tim lian yang dibetuk DPP, menempatkan kami pada urutan paling belakang,” kata Prima dalam acara temu pers di restauran Teriniti, Kota Kupang, tanggal 18 Februari 2012.

Prima juga menyebutkan, secara diam-diam DPP PD jsteru mengirim tim dari DPP untuk melakukan survei diluar mekanisme partai yang ada. Hasil Survei itu kemudian yang dipake, sementara hasil kerja tim sembilan yang sesuai dengan aturan oragnisasi tidak dihargai dan dianggap tidak berlaku.

“Tim survei yang dibentuk DPP PD itu nyari tidak menyebutkan nama kami ketika bertemu responden. Saya dan Ibu Teda Littik tiak pernah disebut. Tim ini mengarakan kepada nama Jefri Riwu Kore. Tapi tidak masalah. Bagi kami ini sebuah dinamika dalam berorganisasi. Ya, sebagai kader partai kami tetap tu nduk terhadap keputusan partai yang lebih tinggi. Tapi ini sebuah pelajaran berhaga buat kami,” jelas Prima.

“Prima” mengakui, pasangan ini masih tergolong mudah sehingga keduanya masih punya harapan menjadi pemimpin masa depan bagi kota ini. “Prima” juga bertekad bahwa akan terus bekerja mensosialisasi diri sebagai calon pemimpin masa depan. Kami segera membersihkan seluruh baliho “Prima” yang masih terpasang, serta mendukung seluruh proses Pilkada Kota Kupang yang damai, bersih, jujur dan adil. Kami juga menyatakan tidak akan berhenti bergerak mempersiapkan diri menjadi pemimpin Kota Kupang masa mendatang,” tegas Prima. **

Oleh: Yesayas Petrusz

Read More

02.13 | 0 komentar