NTT Propinsi Jagung Slogan Belaka...! Gudang Jagung Dimana?

KOTA-Online (Kupang)-SEBAGIAN masyarakat NTT berpendapat, menjadikan wilayah Nusa Tenggara Timur sebagai Propinsi Jagung sesungguhnya sebuah ‘mimpi buruk’ atau semata slogan politik dari FREN untuk mendorong popularitas Drs. Frans Lebu Raya dan Ir. Esthon L. Foenay, M.Si- untuk melaju pada pertarungan pemimpin NTT periode berikutnya. Karena, di tahun keempat periode pertama Fren memimpin, NTT sebagai provinsi jagung masih kuat sebatas slogan. Faktanya, di berbagai pelosok NTT semua orang masih terus berteriak soal rawan pangan. Pertanyaannya, selama empat tahun NTT menjadi provinsi jagung, dimana lumbung jagung yang disediakan pemerintahan FREN untuk mencegat rawan pangan itu. Jika ada, dimana lokasinya dan berapa gudang jagung yang sudah disediakan sebagai cadangan makanan (foot security) bagi rakyat NTT? 

Ironis. Hampir setiap tahun NTT tidak pernah luput dari berita rawan pangan yang mengakibatkan sebagian masyarakat pada tahun 2011 silam dikhabarkan mengkonsumsi biji asam atau makan putak dan ubi hutan. Masyarakat seakan tidak peduli rawan pangan karena gagal tanam atau gagal panen padi dan jagung oleh akibat kemarau panjang, atau akibat serangan hama 

Menyoal Provinsi Jagung, Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Provisi NTT, Ir. Anis Tay Ruba mengatakan, program pemerintah NTT untuk menjadikan NTT Provinsi Jagung itu bukan slogan tapi program nyata. Dan masyarakat yang berteriak laparhampir setiap tahun itu, sesungguhnya bukanlah ketiadaan pangan sama sekali. Akan tetapi hanya ketiadaan beras atau padi. Padahal disana-sini masih kita jumpai ada jagung, ubi-ubian, pisang, dan lain-lain. Pangan lokal inilah pengganti beras atau nasi yang sama nilainya dengan orang makan nasi, tegas Anis.

Berikut petikan wawancara wartawan Mingguan KOTA Marthen Radja  dengan Ir. Anis Tay Ruba, di ruang kerjanya pecan lalu:

Mingguan Kota (MK) : Selaku kepala dinas,  apa yang anda lakukan dalam menjadikan NTT Provinsi jagung?

Anis Tay (AT) : Sebagai instansi teknis dan merupakan perpanjangan tangan dari Gubernur kami siap mengamankan program ini. NTT Provinsi Jagung sesungguhnya mau mengatakan bahwa konsumsi utama masyarakat NTT adalah jagung bukan nasi atau beras. Kan sudah secara turun-temurun makanan local kita adalah jagung, ubui-ubian, pisang, dan kacang-kacangan. Sehingga menjadikan NTT sebagai Provinsi Jagung sebenarnya hanya mau mengkampanyekan kembali kepada masyarakat bahwa makan jagung itu tidak kalah istimewanya dengan makan nasi. Masyarakat kitakan selalu beranggapan kalau makan nasi atau menyuguhkan tamunya dengan nasi itu sudah luar biasa dan bergengsi. Nah, pola-pola lama inilah harus dirubah sesuai dengan karakter dan kekhasan masyarakat kita. Jagung adalah makanan khas orang NTT.

MK : Pandangan sebagian besar masyarakat bahwa menjadikan NTT Provinsi Jagung sasarannya bukan untuk kesejahteraan masyarakat akan tetapi untuk kepentingan politik 2013. Komentar anda?

AT : Ha….ha…Silahkan orang kebanyakan dengan tafsirannya masing-masing. Akan tetapi pemerintah menggulirkan program apapun untuk kesejahteraan rakyat banyak. Pemerintahan mana yang tidak ingin rakyatnya maju dan sejahtera? Pemerintah NTT menjadikannya Provinsi Jagung bukan tanpa alasan mendasar. Masyarakat NTT sudah secara secara turun-temurun mengkonsumsi jagung. Sayangnya produksi jagung tidak sebanding dengan kebutuhan konsumsi masyarakat. Sehingga pemerintah berupaya menaikkan produksi jagung dalam setiap tahunnya, paling tidak untuk memenuhi kebutuhan (buffer stock). Selaku dinas teknis yang mengelola bidang pertanian, kami punya tangung jawab moril dalam menjawabi kebutuhan pangan masyarakat itu. Jadi saya kira kalau untuk kepentingan politik jabatan sama sekali tidak ada. Kecuali kepentingan politik untuk kesejahteraan masyarakat, itu iya!

Satu hal yang perlu digarisbawahi bahwa setiap tahunnya sebagian masyarakat NTT berteriak kelaparan dimana. Sesungguhnya masyarakat kita hanya ketiadaan beras/padi saja, tetapi pangan local lainnya masih ada. Masyarakat masih punya jagung, ubi-ubian, pisang, dan lain-lain. Nah, upaya kita adalah memberdaya pangna local yang ada. Makan (baca: konsumsi) jagung inikan menunjukkan ciri khas masyarakat NTT yang sudah membudaya.  Selain menunjukkan kekhasan NTT, mengkonsumsi  jagung juga memiliki nilai gizi yang sama dengan nasi atau beras atau bahkan nilai gizinya lebih tinggi dari nasi. Sehingga masyarakat jangan hanya bersandar pada beras jika masa paceklik tiba. Jadi kalau setiap tahunnya media selalu mengabarkan ada kelaparan dimana-mana itu dikarenakan masyarakat sudah ketiadaan padi atau beras lagi. Jika kita amati dari dekat, masih ada jagung yang tersimpan di lumbung atau dalam bahasa daerah ‘Bo’ (Ngada), ‘Kebo’ (Ende), atau ‘Lopo’ (Timor). Padahal di kebun sana masih ada pisang, ubi-ubian. Nah, oleh akibat tingginya tingkat ketergantungan masyarakat NTT itu pada nasi atau beras itulah maka dikhabarkan media massa bahwa ada kelaparan dimana-mana. 

MK : Berbicara soal produksi jagung dari segi  geografis apakah kondisi NTT mendukung peningkatan produksi jagung sesuai target?

AT : Semenjak pertama kali bergulirnya program jagungnisasi tahun 2008, sebagai dinas teknis sudah banyak kajian-kajian teknis yang mendalam sebelum menjalankan program. Diantaranya mendata dan menetapkan wilayah-wilayah strategis yang menjadi sasaran pengembangan jagung. Selain itu dilakukan sinkronisasi program lintas sector baik di provinsi maupun kabupaten/kota. Sehingga output yang dicapai pada tahun pertama, pada musim tanam (MT) 2008/2009 secara data terlihat ada peningkatan produksi jagung. Dan peningkatan produksi jagung ini terus berlangsung hingga MT 2010/2011.

MK : Bisa dijelaskan secara rinci rata-rata capaian produksi jagung  pertahunnya?

AT :  Secara angka produksi jagung dalam tiga tahun terakhir, angka produksi jagung dari petani NTT ada trend meningkat namun tidak seberapa.  Ada banyak persoalan yang kita temui di lapangan selain persoalan kondisi alam serta iklim yang ada. Faktor sosial budaya masyarakat setempat juga merupakan sisi lain dari permasalahan yang ada. Sudah menjadi budaya kalau petani kita menanam jagung hanya untuk kebutuhan konsumsi keluarga. Masyarakat belum sampai berpikir bagaimana prospek ke depan jika melipatgandakan jumlah areal tanaman jagung yang berdampak pada peningkatan ekonomi keluarga.

            Dengan adanya program jagungfnisasi ini, Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTT terus melakukan pembenahan dengan memberikan penyuluhan-penyuluhan secara berkala di tingkat petani. Selain itu intervensi dari berbagai dinas/intansi atau kerjasama lintas sector untuk mensinergiskan program yang ada, baik antar instansi di tingkat provinsi maupun di kabupaten/kota. Dan hasilnya pada tiga tahun terakhir ini produksi jagung di kalangan petani mengalami peningkatan. Dari data yang ada produksi jagung tahun 2008-2010 jauh lebih tinggi jika dibandingkan dengan produksi rata-rata tiga tahun sebelumnya. Pada tahun 2008 angka kenaikan produksi mencapai 676,044 ton. Tahun 2009 mencapai 638,901 ton dan tahun 2010 mencapai 653,620 ton atau kenaikan rata-rata tiga tahunan sebesar 656,188 ton. Sedangkan tiga tahun sebelumnya hanya mencapai 549,920 ton atau selisih 106,268 ton (2008-2010). Capaian target tahun 2008-2010 diatas angka rata-rata target pada tahun 2005-2007 ini terwujud di lapangan karena kita lakukan diversifikasi tanaman.

MK: Sampai kapan target ‘mimpi’ NTT Provinsi jagung itu menjadi kenyataan?

AT :  Berbicara soal target itu relative dalam sebuah program pembangunan. Akan tetapi dari angka produksi seperti yang saya jelaskan terdahulu, dari tahun ke tahun selalu meningkat. Itu artinya kesadaran masyarakat untuk menanam dan terus mengkonsumsi jagung (pengganti beras) menunjukkan trend meningkat. Dimana secara angka per penduduk mengkonsumsi pangan (jagung) mencapai lebih dari 41 kg perkapita pertahun dari keadaan sebelumnya hanya kurang dari 36 kg. Tinggal sekarang upaya pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota untuk secara sinergis dan simultan mengangarkan dana secukupnya untuk perluasan lahan produksi dan peningkatan produksi jagung dalam setiap tahun. Sejalan dengan perhatian Menteri Pertanian bahwa NTT sebagai salah satu sentra produksi jagung maka bantuan pengadaan benih jagung sebagian besar berasal dari dana APBN. Sehingga pada tahun 2011 dar kemnterian Pertanian mengalokasi sejumlah dana untuk pengadaan benih jagung Komposit dan benih jagung hibrida, yang pengalokasiannya langusng ke kabupaten sasaran. Sedangkan secara regional Pemerintah NTT pada tahun 2011 mengalokasikan dana APBD Provinsi sebesar Rp 3.760.500.000 untuk pengadaan benih komposit sebanyak 4-6 ton. *

Oleh: Marthen Radja

Read More

01.13 | 0 komentar

Gagal Atasi Pencucian Uang, Indonesia Masuk Daftar Hitam. Memalukan!!!

Eva Kusuma Sundari [google]

KOTA-Online (SEMARANG)  Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) menyesalkan Indonesia masuk daftar hitam negara-negara yang gagal memenuhi standar internasional antipencucian uang.

"Kami menyesalkan Republik Indonesia di- blacklist karena gagal mengatasi money laundering'," kata fungsionaris DPP PDI Perjuangan, Eva Kusuma Sundari di Semarang, Minggu (19/2) pagi.

Sebelumnya, dalam pertemuan Financial Action Task Force (FATF) di Paris, Prancis, Jumat (17/2), seperti dikutip Reuters, Sekretaris Eksekutif FATF Rick McDonnell menganggap Indonesia tidak mampu memenuhi rekomendasi yang dibuat untuk memerangi pencucian uang dan pendanaan terorisme.

Bahkan, pada Oktober 2011, Badan Pengawas Pencucian Uang Internasional itu telah memperingatkan Indonesia bersama 17 negara lain agar mengatasi ketertinggalan pelaksanaan standar internasional.

Diakui oleh FATF, saat itu, bahwa Indonesia telah membuat perkembangan signifikan dengan menerbitkan undang-undang antipencucian uang. Namun, masih terdapat tiga kekurangan.

Pertama , belum mengkriminalkan pendanaan teroris. Kedua, belum menetapkan dan mengimplementasikan prosedur yang memadai untuk mengidentifikasi serta membekukan aset teroris.

Ketiga , masih perlu mengamendemen dan menerapkan undang-undang atau instrumen lain agar dapat sepenuhnya melaksanakan "Konvensi Internasional untuk Menekan Pendanaan Terorisme" yang dikeluarkan pada 1999.

Eva, yang juga anggota Komisi III DPR RI itu menyayangkan Indonesia belum memenuhi rekomendasi dari FATF hingga batas waktu yang telah ditentukan, Februari 2012.

"Hal itu merupakan set back dan menunjukkan pemerintah tidak melakukan usaha yang berarti bagi upaya deradikalisasi," kata Eva yang juga wakil rakyat berasal dari Daerah Pemilihan Jawa Timur VI itu.

Begitu pula, kata dia, penegakan hukum yang lemah plus absennya komitmen politik dari para pejabat untuk menumpas radikalisasi merupakan penyebab utamanya.

"Ormas-ormas radikal dan anarkhis saja leluasa beraksi secara terbuka. Tentu mudah pula bagi gerakan bawah tanah untuk mengorganisasi diri," kata Eva yang juga anggota Departemen Kaderisasi DPP PDI-P itu.

Ia menyatakan, tidak mengherankan bila FATF menyejajarkan RI dengan Pakistan, Iran, dan Ghana dengan alasan gagal memenuhi standar internasional, terutama karena tidak dapat mengatasi aliran dana ke kelompok terorisme.

Ia menegaskan kembali bahwa hasil dari FATF itu menunjukkan adanya kemunduran kinerja dalam penindakan "money laundering" berkaitan dengan aktivitas terorisme. "Saya curiga bahwa mereka menumpangi kelemahan integritas penegak hukum kita sehingga terorisme seperti dapat 'pull factor'," katanya.

Ia mempertanyakan komitmen kepolisian terhadap penegakan hukum terutama menyangkut persoalan tersebut.

"Bagaimana Polri akan menindaklanjuti laporan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) jikalau mereka mem-b acking' bisnis-bisnis ilegal, termasuk penyelundupan BBM?” katanya. [antara/yes]

?

Read More

13.56 | 0 komentar

Berwirausaha Kunci Membantu Ekonomi Negara

KOTA-Olline (Kupang)-Meski emakin melesatnya kemajuan kebutuhan manusia pada zaman modern, setiap orang menghabiskan detik demi detiknya untuk memutar otak mengatasi segala keterbatasannya untuk memenuhi kebutuhan, termasuk keterbatasan dalam hal finansial. Hal ini memang mutlak telah menjadi rutinitas manusia di zaman yang serba maju, sebab tersirat dalam hukum akal manusia bahwa manusia tak dapat bertahan hidup tanpa selembar uang. Keadaan seperti inilah yang menyebabkan beberapa orang dengan spontan mendapatkan ide untuk berkamuflase dengan keadaan di sekitarnya; mencari cara yang paling pas agar tidak tergilas oleh roda perekonomian. 

Terbilang cukup jelas bahwa kebutuhan manusia akan uang telah membuka wawasan dan cara pandang mereka untuk melihat kesempatan, memilih strategi, bahkan mengubah tantangan menjadi peluang dalam mencapai targetnya. Adalah entrepeneurship, sebuah istilah yang mungkin tengah mencapai masa populernya saat ini. Secara harafiah berasal dari bahasa Perancis yang berarti orang yang mampu menghadapi tantangan. Namun seiring berjalannya modernsasi, istilah ini didefinisikan sebagai orang yang ingin dan bertekad untuk mempunyai atau membuka usahanya sendiri. Singkat kata, entrepeneurship berarti kewirausahaan, sedangkan enrepeneur berarti wirausaha. Topik mengenai kewirausahaan dan berwirausaha memang beberapa kali sempat didengung- dengungkan. 

Pantaslah memang kewirausahaan didengung- dengungkan sebab telah menjadi salah satu alternatif untuk mendukung pemenuhan kebutuhan manusia. Tanpa menimbulkan banyak efek negatif, acap kali kegiatan berwirausaha telah berkontribusi bagi beberapa masalah klasik yang terjadi; sebut saja maraknya angka pengangguran dan kehidupan yang belum layak. Keampuhan berwirausaha nyatanya telah terbukti dalam mengurangi perbincangan mengenai pengangguran yang bertumpuk. Itulah mengapa kegiatan berwirausaha dianggap paling mampu mengatasi kesulitan mengiringi mahalnya kebutuhan yang harus dipenuhi. Berwirausaha pun telah menjadi trend masa kini. Tengoklah saja kegiatan yang berlangsung dibeberapa sekolah. Banyak sekali sekolah, terutama Sekolah Menengah Kejuruan yang menyelipkan ilmu berwirausaha bagi murid- muridnya. Dan respon para murid pun sangat baik. 

Sebagai negara yang baru berkembang, maka keadaan Indonesia yang masih sedikit hiruk pikuk menuntut rakyatnya agar berlaku sekreatif mungkin termasuk dengan mengambil keputusan untuk menjadi seorang entrepeneur. Tak perlu banyak syarat dan ketentuan bak masuk dalam dunia politik. Dengan beberapa skill sederhana yang anda miliki maka teruslah mengembangkannya menjadi sesuatu yang akan menghasilkan uang. Lalu mengapa harus berwirausaha? Bukankah menjadi pegawai negeri akan lebih menguntungkan? Atau bermain- main dalam ramainya dunia politik, bukankah lebih terjamin? Pasti akan ada banyak orang yang memunculkan pertanyaan sejenis ini.

Memang benar sekali bahwa menjadi pegawai, menjadi politikus dan sejajarnya adalah hal yang menyenangkan. Namun marilah kita menoleh sedikit saja pada beberapa pernyataan, bahwa tidak semua rakyat memiliki kesamaan dalam tingkat pendidikan, para pegawai dibayar oleh negara, dan negara kita masih saja berputar mencari pintu keluar dari permasalahan ekonominya sendiri. Bukankah pernyataan ini mampu menyadarkan kita atau sekedar saja membuat anda menganggukan kepala tanda mengerti. Dalam sebuah kehidupan berkenegaraan pastilah tak semuanya akan sukses menjadi politikus atau pegawai sebab syarat pendidikan yang diminta masih dianggap sesuatu yang luar biasa dan mustahil bagi beberapa kalangan. Di lain sisi, cobalah anda berpikir sejenak apabila 98% penduduk Indonesia adalah pegawai yang dibayar negara, maka berapa banyak anggaran yang dikeluarkan? 

Maka itulah, kewirausahaan kini mangajukan dirinya sebagai sesuatu yang dapat membantu. Dalam berwirausaha, anda memerlukan beberapa hal yang harus anda kembangkan dari dalam diri yaitu keberanian, tekad dan kemauan untuk membuka sebuah usaha. Selanjutnya mulailah anda merancang segala persiapan untuk membuka usaha. Apabila anda memiliki modal yang tak begitu besar maka anda bisa membuat sebuah bentuk usaha UKM (usaha kecil menengah). Memang tak dapat dipungkiri bahwa banyak sekali manusia yang ingin mencapai sebuah tujuan yang besar dalam satu langkah saja, sayangnya tak semua orang mampu melakukannya. Untuk itu apabila anda sendiri belum bisa mencapai tujuan yang teramat besar maka cobalah untuk memulai dari yang paling kecil. Rasa gengsi untuk membuka usaha kecil- kecilan harus anda buang jauh- jauh, justru seharusnya anda bangga. Sebab dengan membuka UKM anda telah berjasa membantu perekonomian negara sendiri dan itulah yang patut dibanggakan.

Sebagai seseorang yang memiliki kemauan menyatu dalam dunia wirausaha maka anda pun harus memahami beberapa fungsi ketika anda menjadi seorang wirausahawan/wati. Beberapa fungsi berentrepeneurship adalah sebagai penyedia lapangan kerja, sebagai penyerap pengangguran (unemployement), sebagai penekan angka kemiskinan dan yang paling fantastis yaitu sebagai penyumbang keuangan negara. Banyak orang berpikir bahwa lapangan kerja hanya akan tersedia oleh pemerintah. Padahal banyak peluang kerja yang bisa didapat melalui kegiatan entrepreneurship. Ketika seseorang memutuskan untuk menjadi entrepeneur, maka disitulah fungsi pertama entrepeneurship akan berjalan. 

Setelah fungsi pertama entrepeneurship terlaksana, yaitu sebagai pembuka lapangan kerja baru, maka fungsi kedua ini akan terlaksana dengan sendirinya. Perusahaan yang di bangun oleh seorang entrepreneur akan membutuhkan tenaga kerja sehingga pada kegiatan entrepreneurship, banyak pengangguran yang akan berubah haluan menjadi pegawai pada perusahaan yang di bangun. Apalagi bagi mereka yang menganggur akibat minimnya ketrampilan dapat menambah skill dengan mengikuti pelatihan sederhana yang diadakan oleh setiap perusahaan sebagai gerbang awal menjadi bagian dari sebuah perusahaan.


Ketika angka pengangguran terserap, fungsi ketiga akan mengiringinya. Semakin banyak pengangguran yang terserap, semakin sedikit pula jumlah orang- orang yang berteriak mengeluhkan kemiskinan yang semakin mencekik tak ada habisnya. Mereka yang menganggur tidak harus lagi berpangku tangan merenungkan nasib ataupun berbondong- bondong menadahkan tangan di setiap lampu merah. Setiap kegiatan usaha perlu membayar sumbangan bagi negara berupa pajak. Di sinilah peran entrepeneurship sebagai penyumbang akan berjalan. Semakin banyak entrepreneurship terlaksana, semakin banyak pula sumbangan keuangan yang terkumpul melalui beragam pajak yang telah ditetapkan seperti PBB ( pajak bumi bangunan), PPH ( pajak penghasilan) dan pajak barang berharga. 

Sampai di sini, lihatlah berapa banyak kontribusi yang akan anda berikan bagi negara yang tercinta. Jadi putuskanlah mulai sekarang, apakah anda masih setia berharap menjadi pegawai ataukah akan menjadi wirausaha yang handal dan berguna bagi banyak orang. 
Oleh: Euginia V. Gleys Yap

Read More

20.08 | 0 komentar

Menteri Kominfo RI Sumbang 75 Unit MPLIK

 KOTA ONLINE (KUPANG)-Dalam rangka membuka akses informasi bagi masyarakat NTT, pemerintah RI melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika menyumbang 75 unit Mobil Pelayanan Internet Kecamatan (MPLIK). Richard Djami, Kepala Dinas Kominfo Provinsi NTT mengatakan, sejumlah MPLIK tersebut akan dibagikan ke kabupaten/kota se-NTT dan daerah-daerah perbatasan mendapat jatah lebih dari dua unit.

“Pemberian mobil ini untuk kebutuhan informasi masyarakat terutama bagi masyarakat di wilayah perbatasan. Selain diprioritaskan untuk masyarakat perbatasan juga bagi masyarakat di daerah-daerah terpencil dan wilayah pusat pertumbuhan ekonomi. Dengan beberapa fasilitas pendukung dan terlengkap dalam setiap unit MPLIK ini seperti satelit khusus/lintas artha, genzet, TV layar datar dan 6 unit laptop kebutuhan akan informasi apa saja yang dibutuhkan masyarakat akan terakses secara baik,” jelas Djami.

Ke-75 unit MPLIK yang hingga kini masih tersisa 9 unit dan diparkir di halaman Kantor Dinas Kominfo NTT itu, kata Djami, belum didistribusikan ke lokasi distribusi itu lantaran akibat cuaca yang kurang bersahabat dan tingginya gelombang laut di perairan NTT. Ke-9 unit MPLIK itu masih-masing Dinas Kominfo Lembata 3 unit, TTS 5 unit, sedangkan 1 unit diperuntukan bagi Dinas Kominfo NTT.

Mekanisme pengelolaan MPLIK menurut Djami, kegiatan operasional MPLIK pemerintah kabupaten/kota langsung bertanggungjawab ke Kominfo pusat. Sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat, pemerintah Provinsi NTT melalui Dinas Kominfo memfasilitasi dan melengkapi syarat-syarat dan ketentuannya yang tertuang melalui SK Gubernur.

“Operasionalisasi MPLIK ini dikukuhkan dengan SK Gubernur. Jdi perlu kita lakukan pengawasan/monitor secara berkala. Itu artinya semua program pemerintah lintas wilayah maupun kegiatan-kegiatan perekonomian di negara lain yang bisa kita jadikan referensi untuk kemajuan masyarakat NTT dapat diakses secara murah dan mudah kapanpun dan dimanapun masyarakat butuhkan. Seperti apa mekanisme pengelolaannya itu kewenangan pemerintah kabupaten/kota tapi yang terpentingan untk melayani akses informasi bagi masyarakat,” tandasnya.

Oleh: Marthen Radja

Read More

18.44 | 0 komentar

Atambua-Kisar Rute Baru Casa 212

KOTA ONLINE (KUPANG) Kepala Dinas Perhubungan Provinsi NTT, Drs.Bruno Kupok mengatakan, pada awal tahun 2012 telah dibuka rute penerbangan Atambua – Kisar.  “Maskapai penerbangan yang dibuka baru rutenya dari Atambua-Kisar PP adalah pesawat jenis Casa 212. Rutenya satu kali dalam seminggu. Dan ini pemerintah NTT lakukan untuk memperlancar transportasi udara sehingga mempermudah akses perhubungan antara wilayah-wilayah di kawasan Timur Indonesia,” jelas Bruno.

Menyadari akan keterbatasan dana pembangunan infrastruktur Bandar Udara, kata Bruno, pemerintah pusat dalam setiap tahunnya mengalokasikan sejumlah dana untuk kepentingan pembangunan dan perluasan Bandar udara, selain dukungan dana dari APBD I maupun APBD II. Untuk PPropinsi NTTT, meski perlahan tapi pasti setiap daerah terutama wilayah-wilayah perbatasan akan dilengkapi sarana dan prasarana pendukung kelancaran transportasi, terutama perhubungan laut dan udara.

Dia menyebutkan, mulai Januari 2012 pemerintah telah melakukan teken konttrak dengan pihak Merpati Nusantara Airlines mensubsidi 5 (lima) rute penerbangan. Kelima rute dimaksud masing-masing, Kupang – Sabu PP 3 kali seminggu, Sabu – Ende PP 1 kali seminggu, Sabu – Waingapu PP 1 kali seminggu, Kupang – Atambua PP 1 kali seminggu, dan Atambua – Kisar PP 1 kali seminggu.

Teken kontrak kerjasama perintis penerbangan Merpati dengan Dirjen Perhubungan Kementerian Perhubungan RI dengan pemerintah daerah yang difasilitasi pemerintah Provinsi NTT itu diawali dengan penandatanganan kerjasama pada tanggal 21 Januari 2012. Dimana pada hari itu, lanjut Bruno, dilakukan penandatanganan antara PPK Kemenhub Bandar Udara Tardamu Sabu, Michael Doga S.Sos dengan KPA Sabu, Ikhsan S.Sos dengan pihak PT MNA atas nama Djibrael S.D.P de Hoog selaku Distrik Manager.

Butir perjanjian kerjasama itu tertuang dalam Surat Keputusan No.05/PL.02/5/PPK/TS-2012 yang menyatakan, melaksanakan  pekerjaan pengadaan jasa angkutan udara perintis. Dengan nilai kontrak sebesar Rp 8.311.600.000.

Dikatakan, mengingat NTT merupakan wilayah perbatasan antara Negara Timor Leste dan Negara Australia maka pemerintah pusat mengalokasikan dana APBN tahun 2012 lebih besar nilainya jika dibanddingkan dengan tahun sebelumnya. Berkaitan dengan dana pembangunan di bidang perhubungan di NTT, Bruno Kupok kepada wartawan membeberkan, pada tahun 2012 pemerintah pusat mengalokasikan dana APBN sebesar Rp 1.255.194.972.000. Sejumlah dana ini dibutuhkan untuk penambahan, perluasan dan atau pengembangan sarana dan prasarana. Masing-masing untuk perhubungan Darat Rp 90.173.353.00; perhubungan Laut Rp 751.252.287.000; serta bidang perhubungan Udara sebesar Rp 413.769.272.000.-

“Selain sarana/prasarana dibangun juga ada penambahan armada angkutan sungai danau dan penyeberangan (fery ASDP) untuk kelancaran akses ekonomi maasyarakat NTT. Sehingga selain telah beroperasinya feri Ile Boleng yang pengadaannya tahun 2011 dengan rute Kupang  Lembata maka pada tahun 2012 akan ada feri dengan rute Kupang – Ende – Aimere – Waingapu. Dengan kapasitas 750 GRT saya yakin KMP Sirung bisa menjawab kebutuhan masyarakat. Tujuan pemerintah adalah mendekatkan pelayanan dan memperpendek jalur transportasi demi kelancaran perekonomian di wilayah ini. Upaya-upaya ini juga sebagai langkah awal kesiapan NTT menjadi tuan rumah di Sail Komodo 2013,” papar Bruno.

Oleh: Marthen Radja

Read More

22.36 | 0 komentar

Pemerintah Pusat Alokasi Rp 1 Triliun Bagi Warga Eks Timtim, Tahun 2012

 

KOTA ONLINE (KUPANG) MENTERI Koordinator Bidang Perekonomian dan Keuangan RI (Menkoekuin) Hatta Rajasa mengatakan, pemerintah telah mengalokasikan dana bantuan bagi warga Eks Timtim sebesar Rp. 1 triliun. Dana sebesar itu dianggarakan lewat APBN 2012.

 “Pemerintah Pusat sudah alokasi dana sebesar satu triliun rupiah bagi warga Eks Timtim di seluruh Indonesia. Dana ini akan digunakan untuk membangun perumahan, juga untuk  pemberdayaan warga. Tapi akan diupayakan agar masyarakat lokal juga mendapat perhatian yang sama, sehingga tidak menimbulkan kecemburuan di kalangan warga,” kata Katua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) ini, dalam acara pembukaan RAKOR PAN Nasional di Hotel T-More, Kupang, Minggu (15/1/2012).

Menurut Hata Rajasa, membangun rumah bagi warga eks Timtim itu sangat penting, namun yang tidak kalah penting adalah menyiapkan lahan garapan bagi warga agar mereka bisa berupaya  hidup melalui usaha-usaha bercocok tanam dan lain-lain. “Kita tidak bisa memberikan sesuatu yang habis dikonsumsi hari ini, lalu besok miskin lagi. Untuk itu, perlu penyiapan sumberdaya manusianya agar mereka bisa mampu mengembangkan diri secara mandiri,” tegas mantan Menteri Perhubungan itu.

Pada kesempatan itu, mantan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) itu berjanji akan memonitor langsung proses penyaluran dana itu sehingga bisa secepatnya dialirkan sesuai tepat sasaran. “Sekembalinya saya dari sini (maksudnya Kupang-NTT) saya akan cek langsung dana itu, terhambatnya dimana. Karena pemerintah sudah setujui. Dananya sudah keluar. Pemerintah Pusat sangat serius membantu NTT yang dari ketertinggalanya,” tegasnya.

Hadir dalam kesempatan itu Menteri Kehutanan, Meteri Pendayagunaan Aparatur Negara (Menpan), Walikota Kupang, Daniel Adoe dan Wakil Walikota Kupang Daniel Hurek, Bupati Kupang Ayub Tutu Eki, Bupati Ngada, Anggota DPD RI Paul Liyanto, anggota DPR, DPR Provinsi dan DPR Kabuapten/Kota serta seluruh pengurus DPW dan DPD II PAN se-NTT.

Hata Rajasa mengakui bahwa keberadaan warga Eks Timtim yang memlih menjadi warga NKRI cukup memrihatinkan. Oleh karena itu pemerintah pusat perlu memberikan perhatian secara sungguh-sungguh. Besan SBY ini juga mengakui bahwa warga lokal perlu juga mendapat perhatian yang sama. “Pemerintah berusaha agar, warga lokal juga mendapat perhatian yang sama, berimbang sehingga tidak perlu muncul perselisihan antara sesama anak bangsa di daerah,” kata Hata Rajasa. (kota-online/yes)

Read More

04.18 | 0 komentar