Hi quest ,  welcome  |  sign in  |  registered now  |  need help ?

SIAPA PENGGANTI WALIKOTA SEKARANG “DUO DAN” ? (Uang dan Popularitas Tak Menjamin Menang Pilkada Kota Kupang)

Minggu, 19 Februari 2012 | 15.05



KOTA-Online (Kupang) Berbagai pikiran kritis warga menyusul mengerucut pasangan calon Walikota dan Wakil Waliktoa Kupang, periode 2012-2017. Bahwa dengan berakhirnya pendaftaran pasangan calon pemimpin kota 16 Pebruari 2012 lalu, ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Kupang, muncul  berbagai pertanyaan warga soal siapa yang bakal menggantikan Daniel Adoe dan Daniel Huurek. 


Secara idealis, semua warga Kota Kupang, baik yang punya hak memilih dan yang belum punya hak memilih justru menggantukan harapan bagi figur baru karena, akan jauh lebih oyektif dalam memberikan dan netral memperlakukan masyarakat kota ini. Untuk itu, dari nada-nya warga cederung sedikit memaksa agar sekiranya walikota pengganti “DUO DAN” nanti tidak belajar dari kegagalan pendahulunya. 

Tawaran beberapa pemikiran yang disampaikan terkesan sederhana, tapi merupakan kenyataan yang sehari-hari terjadi dan dialami warga kota. Kondisi itu juga terjadi di depan mata para pejabat kota, namun cenderung diabaikan, hingga akhir masa jabatan. "Menurut saya, Kota Kupang harus di tata. Terminal Kupang dan kawasan Jalan Sliwangi itu juga harus di tata. Jangan jadi kawasan kumuh, itu wajah Kota Kupang. Para pedangan kakilima dan para penjual bakso dan makanan di sana harus disingkirkan dari jalan itu pada malam hari, karena sangat menggangu mobilitas perekonimian NTT. Karena itu jalan poros Timor Daratan, itu jalan trans nasional. Kawasan Jalan Siliwangi kan bisa dibuat mirip Maliobor di Yogykarta,  kan baik," ujar Ambros Radja.


Dari berbagai pendapat yang berhasil direkam Kota-Online, hampir lebih separuh warga berpendapat bahwa walikota pengganti “DUO DAN” mesti mampu memperhatikan warganya agar mendapatkan kehidupan yang lebih layak dengan konsentrasi penuh terhadap enam kebutuhan pokok yakni; pangan, sandang, tempat tinggal layak, kesehatan yang layak, pendidikan dan ada jaminan masa depan.

Ruang Terbuka Bisa Dinikmati Bebas
Selain itu, walikota mendatang mesti dapat mempersiapkan suatu lingkungan hidup sehat, nyaman dan bisa menyediakan fasilitas umum sederhana murah dan bisa dinikmati oleh semua lapisan masyarakat. Lingkungan diharapkan tak boleh kumuh, sanitasinya terkelola secara detil dan modern hingga ke pekampungan penduduk. Pasar-pasar tradisional harus dipercantik dengan manajemen yang rapi, sehingga bisa menambah PAD bagi daerah. Pedagang kaki lima dapat diperhatikan dengan baik jika perlu difasilitasi dicari tempat memungkinkan dapat diawasi dengan baik. Karena PK-5 adalah salah satu pilar ekonomi yang kuat jika diberdayakan secara optimal. Warga meminta Walikota juga dapat memperhatikan fasilitas umum dan atau ruang terbuka, harus bisa dinikmati secara luas dan difungsikan tanpa diskriminasi. 

Soal  pelayanan publiknya, diharapkan dapat diakases semua golongan tanpa kecuali. Kebanggaan masyarakat sebagai warga Kota Kupang harus terus timbul dengan prestasi-prestasi dan karya nyatanya. Seni, sastra olahraga dan berbagai bentuk kreasi dan pertunjukan harus tereksplorasi dan terfasilitasi.
Harga Diri Seorang Walikota
Terasa begitu sulit mencari seorang pemimpin kota yang betul-betul mampu menahan hawa nafsu dan keinginan memiliki lebih dari hak-haknya. Meskipun faktanya,  baru terjadi dua kali perubahan figur walikota di Kupang namun sejauh itu pulah banyak meninggalkan kesan yang kurang memuaskan warga. Untuk itu, periode kepemimpinan pasca DUO DAN diharpkan akan lahir sosok yang benar-benar mampu menahan diri dan bisa menjaga harga dirinya di depan publik. 

“Kebersamaan dan solidaritas sosial seorang walikota harus terus tumbuh, kepemimpinan dan karakter kerakyatan, rasa kepedulian sosial yang tinggi dan tanpa pamrih harus lebih ditonjolkan. Kita tidak lagi butuh pemimpin yang tidak konsisten. Antara perkataan dan perbuatan tidak searah,” tegas Amdemus Baun, salah satu warga kota.

Kota Kupang mesti sebagai garda depan perdagangan barang dan jasa. Idustri barang jadi harus bisa dihasilkan dari Kupang yang kemudian bisa diekspor jauh ke luar Kota Kupang. Posisi strategis pelabuhan Tenau, di Kawasan Timur harus betul-betul berfungsi secara ekonomis sampai pada seluruh lapisan masyarakat. Semua itu memungkinkan karena kita memiliki potensi-potensi dari sisi pendidikan dan perguruan tinggi yang berkualitas. Karenanya, perguruan tinggi harus digenjot secara radikal, progresif berorientasi kapitalistik, tapi sebaliknya pro rakyat.
Tingkatkan Kepercayaan Diri

Masyarakat Kota Kupang juga harus meningkatkan kepercayaan diri untuk berdiri sejajar dengan masyarakat kota lain. Berpikir lebih terbuka lagi, maju dan berkembang. Tidak konsumeris, tidak mengekor, tapi produktif dan berada di depan. Mewujudkan mimpi tersebut tak mungkin cukup dalam satu periode jabatan walikota.

Sebagai walikota periode 2012-1017, kita hanya bisa hanya meletakan dasar-dasar mental birokrasi dan system pemerintahannya, serta dasar-dasar mental masyarakat untuk lebih produktif. Fasenya sampai dasar-dasar tersebut secara manajerial, secara bergulir. 


Warga Kota Butuh Pemimpin Baru!
Sesungguhnya, ketika kita menelusuri lorong, gang ke gang yang lain, masuk satu RT tembus RW yang lain di Kota Kupang, kita temukan padangan berfariasi soal idialnya sosok seorang walikota pesca "DUO DAN."  Warga lebih banyak mengharapkan kiranya pemimpin Kota Kupang mendatang mesti figur baru.


 "Saya kira warga Kota Kupang sudah tahu. Apa yang sudah dibuat oleh pemimpin kota sekarang dan apa yang belum di buat. Apapun program baru yang ditawakan calon walikota Daniel Adoe Dan Hurek hari ini tidak bisa mempengaruhi cara memimpin mereka untuk periode kedua. Malah lebih parah lagi dri periode pertama," ujar Melkisedek Pello, Salah satu warga Kota Kupang.


Sekedar diketahui bahwa selain wajah lama (pasangan Daniel Adoe-Daniel Hurek, Jefri Riwu Kore-Kristo Blasin,  Yonas Salean-dr Herman Man) Mucul juga figur calon walikota wajah baru seperti dr Yovita Mitak, Paul Lianto, Viktor Lerik dan Mency Pelokila. Semua figur ini memilki kayakinan bahwa mereka akan memenangkan pertarungan pada tanggal 7 Mei 2012 mendatang. Yang pasti tidak hanya dua indikator yang digunakan warga dalam memastikan siapa yang bakal keluar sebagai pemenang Pilkada Kota Kupang yakni popularitas dan finansial. Namun ada variabel lain yang ikut mempengaruhi masyarakat pemilih di Kota Kupang adalah, suku, agama dan hubungan-hubungan emosional kekerabatan. "Krang katolik kalau bersatu, bisa figur yang beragama katolik, bisa menang Pilkada. Orang protestan jika kompak untuk memilih satu figur yang mereka anggap tepat, maka figur yang beragama protestan, saya kira bisa menang. Begitu pula, suku Timor jika tidak terpecah-pecah lalu mereka sepakat memilih salah satu kandidat, bisa juga keluarg sebagai pemenang. Jadi menurut saya popularitas dan uang tdak menjamin soenga kandidat keluar sebagai pemenang," kata Fransisco Andre, warga kota.


Ada prediksi sementara bahwa yang justru akan lebih menjadi perhatian publik adalah figur baru yang dianggap bisa membuat perubahan dalam memimpin Kota Kupang. "Saya lihat Ibu Yovita Mitak dan Paul Liyanto justru menjadi 'kuda hitam' kedua tokoh ini punya daya tarik tersendiri," kata Anton Balle, warga Kota Kupang.
Oleh: Yesayas Petrusz
15.05 | 0 komentar

Ketum PD Anas Urbanungrum Ngaku Biayai Peserta Kongres, Mei 2010



54D86050309ABC0E3D784BCF5D438 Inilah Rincian Biaya Pemenangan Anas


Para peserta yang datang dari tingkat cabang atau setara kabupaten/kota, disediakan dana transport bervariasi dari Rp 3,5 juta hingga Rp 5 juta.
 
KOTA-Online (Jakarta) Mantan anggota tim pemenangan Anas Urbaningrum sebagai Ketua Umum PD dalam Kongres Demokrat di Bandung, pada Mei 2010, Umar Arsal menyatakan, biaya politik kegiatan pemenangan Anas tidak sebesar yang dituduhkan berbagai pihak. Di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (17/02), Umar menjelaskan, dia masih mengingat jelas jumlah dana pengganti transport yang diberikannya kepada para delegasi pendukung Anas.


Dia menjelaskan, Anas beberapa kali datang ke wilayah Sulawesi, daerah yang ditangani Umar, untuk penyampaian visi dan misi. Para peserta yang datang dari tingkat cabang atau setara kabupaten/kota, disediakan dana transport bervariasi dari Rp 3,5 juta hingga Rp 5 juta.


Untuk sosialisasi kedua visi-misi Anas disediakan dana transport hingga Rp7,5 juta. Jumlah lebih besar diberikan ketika Anas mendatangkan para delegasi itu ke Jakarta untuk menghadiri deklarasi.

Setiap delegasi diberikan uang pengganti transport sebesar Rp10 juta.Karena itulah Umar menyatakan KOYklaim Diana Maringka diberikan dana hingga Rp100 juta adalah sebagai pernyataan tidak berdasar. “Dan dana itu semua bisa dipertanggungjawabkan asal-muasalnya,” kata dia seperti ditulis lamanberitasatu.com. Sebelumnya, mantan Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PD Minahasa Tenggara, Diana Maringka, mengklaim kubu Anas Urbaningrum membagi-bagikan sejumlah uang untuk pemenangan itu.


Menurut Diana, Kubu Anas membagi uang hingga tiga termin, yakni USD2000, USD5000, dan Rp30 juta plus sebuah blackberry. Diana juga mengungkapkan, Umar Arsal adalah membagi-bagikan itu kepada delegasi asal Sulawesi. Dana itu, menurut Umar, berasal dari sumbangan anggota tim kampanye Anas dan pimpinan cabang serta daerah yang mendukung Anas sejak awal. 

Sumbangan lainnya diterima dari simpatisan Anas di luar PD, khususnya yang pernah beraktivitas di Himpunan Mahasiswa Indonesia (HMI), dimana Anas pernah menjabat sebagai Ketua Umum. “Anas anak gaul, apalagi kader HMI itu ada di mana-mana, di berbagai partai juga ada,” tutur Umar. Dia melanjutkan bahwa sumbangan bahkan datang dari kader HMI yang menjadi anggota Partai keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Golkar. “Semua mendukung Anas,” tandasnya. *


Oleh: Markus Junianto Sihaloho/ Ratna Nuraini
14.27 | 0 komentar

Kader Demokrat Serukan Boikot Media

Sabtu, 18 Februari 2012 | 20.45


KOTA-Online  (JAKARTA) — Seluruh kader Partai Demokrat, terutama elitenya, diminta untuk memboikot media massa yang dianggap hanya mengadu domba internal partai dan selalu mendiskreditkan nama SBY dan Partai Demokrat melalui pemberitaan yang mereka buat. Disebutkan pula bahwa ada media yang sama sekali tak pernah memberitakan keberhasilan SBY sebagai kepala pemerintahan.

"Bukan sekali atau dua kali Demokrat diadu domba di depan publik oleh media. Kini, saatnya kepada seluruh kader Partai Demokrat untuk melakukan boikot terhadap media yang terindikasi punya tendensi politik dalam menghancurkan Partai Demokrat," ujar Ketua Biro Bidang Hukum dan HAM Partai Demokrat Jemmy Setiawan dalam siaran pers, Sabtu (18/2/2012).

Menurut Jemmy, seruan ini hendaknya disadari, baik oleh keluarga besar Partai Demokrat maupun kelompok-kelompok yang ada di barisan SBY. Seruan pemboikotan, kata Jemmy lagi, setidaknya dilakukan dengan menolak wawancara ataupun dijadikan sebagai narasumber oleh media yang terindikasi punya kepentingan politik tersebut.


"Ini adalah bentuk perlawanan terhadap media yang tidak berimbang dalam memberikan porsi pemberitaan, atau bahkan timpang menyampaikan informasi. Seluruh instrumen Demokrat harus segera sadar akan gendang yang dimainkan oleh lawan-lawan yang ada. Sedapat mungkin, setiap kader harus hindari menjadi oknum narsis yang selalu nongol di media, padahal hal itu bagian dari jebakan-jebakan politik," katanya lagi.


Ditegaskan, masih banyak media dan instrumen corong pemberitaan yang independen dalam mengedepankan informasi yang berbasis fakta atau berimbang dalam penyampaian informasi, bukan menggiring opini dalam kepentingan tertentu.


Media yang dimaksud dianggap telah menyampaikan berita yang tidak berimbang, dan bahkan cenderung timpang. "Partai Demokrat dan barisan pendukung SBY sadar mulai saat ini siap menghadapi kekalahan pada 2014," Jemmy menegaskan.
(Rachmat Hidayat/Kompas)
20.45 | 0 komentar

18 November, Menjadi Sejarah Kelam Bagi Veky (Drama Pendongkelan Veky Lerik dari Golkar)



foto dok:yesayas petrusz. Veky Lerik bersama pendukung saat mendaftar sebagai calon walikota kupang 10/2/2012

KOTA-Online (Kupang) MASA-masa manis bersama Partai Golkar harus berakhir. Veky Lerik benar-benar tutup album bersama Golkar ketika Gubernur Frans Lebu Raya, mengeluarkan Surat Keputusan (SK) Nomor: Pem.1721/272/11/2011 tanggal 18 November 2011, tentang Pengangkatan, Pengresmian Pengganti Ketua DPRD Kota Kupang masa jabatan 2009-2014.



Partai yang sempat mangusung dirinya sebagai Ketua DPRD Kota selama lebih dua tahun itu kini resmi ditinggalkan. Sejak Veky menjabat Ketua DPRD Kota, ia tak luput dari sorotan media massa, karena penampilannya yang fenomenal. Veky banyak menentang berbagai kebijakan Pemkot yang tidak pro rakyat. Bahkan terhadap sesama anggota Dewan pun Veky selalu mengawasi ruang gerak mereka. Sikap Veky ini semakin menimbulkan rasa antipati dari lawan politiknya Dan Adoe, yang juga sebagai Walikota. Berbagai sikap Veky ini pun oleh induk organisasi (Partai Gokar) dianggap telah melanggar garis-garis partai.  



Alhasil, Veky pun dilengserkan dari jabatan sebagai Ketua DPD II Golkar Kota melalui suatu Musyawarah Luar Biasa (Musdalub). Terjadi sebuah konspirasi politik, maka dalam Musdalub DPD II Golkar Kota Maret 2011 silam itu, karib dekat almarhum ayahnya (Dan Adoe-Red) kemudian terpilih menggantikan posisinya. Tersebar isu bahwa yang mampu membunuh karakter politik Veky hanya Dan Adoe sehingga yang bisa menggantikan posisi Veky Lerik sebagai Ketua Golkar Kota Kupang hanya mantan pengurus DPD I Golkar NTT, Dan Adoe. Karena Veky tergolong sulit ‘dipatahkan’ begitu saja oleh kader lain.



Ketika drama pengdongkelan Veky Lerik dari Ketua Golkar Kota usai, Golkar Kota di bawah pimpinan Dan Adoe berusaha memotong perlahan berbagai status Veky di partai itu. Mulai dari memecat dari keanggotaan Golkar dan terakhir mengusulkan untuk mereposisi dari jabatan sebagai Ketua DPRD Kota. Veky pun sudah siap menerima berbagai resiko buruk yang bakal muncul. Termasuk soal reposisi dirinya dari jabatan Ketua DPRD Kota Kupang. “Emangnya gue pikirin (EMG-Red), itu saja jawaban singkat ketika menjawab pers, menyusul keluarnya SK pemberhentian dirinya tanggal 18 November lalu. Apa salah Veky yang sangat berat sehingga karier gemilang di Golkar begitu cepat dikuburkan? Golkar Kota yang bisa memberikan jawaban atas pertanyaan ini.



Salah seorang pengamat politik Undana Kupang Yusup Kuahati, berpendapat bahwa, drama menghabisi karier politik Veky Lerik dalam pentas perpolitikan Golkar adalah sebuah dinamika politik yang selalu ditemukan dimana-mana. Sehingga menurut Kuahati, bukan sesuatu yang harus dianggap luar biasa. Yang luar biasa menurutnya, adalah Veky Lerik. Sebagai seorang politisi yang masih belia, Veky mampu tampil secara gentlemen dan berjiwa besar. Veky adalah figur politisi yang berkharisma dan memiliki masa depan yang gemilang.



“Ini adalah sebuah proses belajar untuk Veky lebih matang lagi menghadapi persoalan politik. Veky memiliki masa depan politik yang cerah, karena saya lihat dia begitu tegar menghadapi berbagai guncangan politik yang menimpanya. Saran saya, Veky tidak perlu berkecil hati, terima Keputusan Gubernur untuk mereposisi dari jabatan ketua DPRD Kota dengan lapang dada. Karena itu kehendak organisasi, bukan Gubernur yang mengambil langkah sepihak. Masih ada masa depan yang lebih baik menunggu di depan,” kata Kuahati, kepada Mingguan KOTA pekan lalu.



Adegan ‘Bercinta” di DPRD Kota 14 November Sebuah Simbol



Menurut penilaian sebagian warga kota, adegan ‘bercinta’ yang dipentaskan duet Adoe-Lerik itu sekedar simbolik untuk mendapatkan sebuah keabsahan administrasi belaka. Kenyataannya sebelum adegan ‘bermesraan’ itu, di ruang sidang Dewan Kota telah terjadi perdebatan alot antara sejumlah anggota Dewan karena ketika sidang pembukaan APBD Perubahan yang digelar tanggal 8 November, Walikota sebagai yang bertanggungjawab terhadap pengelolaan keuangan daerah tidak pernah nongol dalam sidang. Yang selalu hadir mewakili pemerintah Kota adalah Wakil Walikota. Menurut anggota Dewan, ini sebuah sikap yang tidak baik. Sebuah cara ‘cuci tangan’ alias upaya melempar masalah kepada orang lain yang bukan wewenangnya.

Unjuk Hidung

Kisahnya, jauh sebelum Daniel Adoe ‘unjuk hidung’ dalam paripurna Dewan Kota, Senin 14 November, telinga Wakil Walikota Daniel Hurek sudah terlanjur ‘memerah’ terkena ‘jewer’ para wakil rakyat kota yang tersinggung karena seakan-akan Walikota tidak menghargai mitra kerjanya. Sepertinya tidak ada lagi toleransi dari para wakil rakyat terhadap berbagai alasan yang diajukan Walikota untuk tidak hadir dalam sidang Dewan itu. Memasuki tahapan penandatanganan Nota Kesepakatan tentang Kebijakan Umum Perubahan APBD dan persetujuan Nota Kesepakatan tentang Prioritas dan Plafon Anggaran (PPA) perubahan tahun 2011, para anggata Dewan mulai bersikap tegas.



Ketua Fraksi PDIP Adrianus Talli pada prapenandatanganan kesepakatan itu, mendesak agar Walikota Daniel Adoe harus hadir. Disebutkan bahwa, jika Walikota tidak hadir, maka Wakil Walikota harus memberikan alasan yang bisa diterima Dewan perihal ketidakhadiran Walikota. Mendengar sanggahan politisi PDIP itu, Wakil Walikota terlihat tidak lagi betah duduk. Dan Hurek terlihat hangat berdiskusi dengan beberapa staf yang menghadiri dalam sidang kali itu.


Wakil Walikota Hanya Pembantu

Selain Ketua Fraksi PDIP, salah satu Anggota Fraksi Partai Hanura, Melkianus Balle ikut mempertanyakan subtansi absen-nya Walikota Daniel Adoe dalam setiap kali persidangan. Balle berpendapat bahwa, penentu kebijakan di kota hanya bisa dilakukan oleh Walikota dan Ketua DPRD Kota Kupang. Mendengar protes bertubi-tubi dari para anggota Dewan dalan sidang paripurna itu, Wakil Walikota Daniel Hurek terpaksa menjawab apa adanya. Menurut Hurek, kehadiran dirinya dalam sidang, ansih sebagai Wakil Walikota. Dalam aturan perundang-undangan, katanya, sangat jelas bahwa tugas nomor satu Wakil Walikota adalah membantu kepala daerah, dengan demikian lanjut politisi Partai PKB itu, kehadirannya dalam sidang itu hanya melaksanakan fungsi membantu kepala daerah ketika berhalangan. “Sesuai dengan dokumen hukum Pemerintah Kota Kupang, tahu apakah saya harus tanda tangan ataukah tidak. Dalam kasus ini saya hanya membuat paraf, sekaligus untuk memberikan penegasan bahwa dokumen itu ada,” tegas kolega Walikota Daniel Adoe itu.
Penjelasan Daniel Hurek ini mendapat tambahan penegasan dari legislator senior Kota Kupang, Nikolaus Fransiskus, yang akrab disapa Niko Frans. Niko Frans berpendapat bahwa, sesuai penjelasan undang-undang nomor 32 bahwa, pemerintah daerah adalah kepala daerah dan DPRD. “Kepala Daerah itu satu saja. Kemudian ada wakil kepala daerah, dalam kaitan dengan Kota Kupang ya, Wakil Walikota. Apa yang disampaikan oleh Wakil Walikota itu adalah alasan teknis administrasi,” tandas Niko Frans.


Niko menjelaskan bahwa, yang dikemukakan Ketua Fraksi PDIP DPRD Kota itu adalah alasan substansial, mengapa Walikota tidak hadir dalam setiap kali paripurna Dewan. Apa yang dilakukan ini, sebut Ketua Komisi C DPRD Kota Kupang itu, adalah demi etika pemerintahan. Makna undang-undang nomor 32 itu artinya pelaksanaan fungsi-fungsi kepala daerah dilaksanakan oleh dua kepala daerah itu. Dalam perubahan APBD, kedudukan kepala daerah, tidak tergantikan karena kepala daerah bermintra dengan DPRD dan sesuai dengan undang-undang sebagai penyelenggara pemerintahan daerah. 
Akibat dari berbagai pandangan yang rasional dan benar menurut aturan yang berlaku maka Wakil Walikota memberanikan diri. Tanpa segan-segan menelepon langsung Daniel Adoe. Suara Daniel Hurek lewat telepon seluler mengandung  nilai daya paksa yang sangat kuat. Seketika Walikota Daniel Adoe tiba di ruang sidang Dewan DPRD Kota Kupang. Tanpa menunggu lama Daniel Adoe langsung didaulat menandatangani dokumen penting daerah yakini kesepakatan bersama Ketua DPRD Kota. Usai penandatangan kesepakatan bersama itu, kedua tokoh yang sedang saling mendakwa itu, langsung bersalaman.

Daniel Adoe Absen

Mengapa Walikota Daniel Adoe tidak hadir dalam sidang yang amat penting itu? Ketika membalik lembaran peristiwa di DPRD Kota Kupang sejak Desember 2010, ada perbedaan pandangan cukup meruncing yang terjadi antar Ketua DPRD Viktor Lerik dengan pemerintah Kota yakni soal alokasi anggaran pada beberapa pos belanja daerah. Dalam sidang pembahasan rancangan peraturan daerah (RAPBD) tentang APBD Kota Kupang 2011, Ketua DPRD selaku Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota, memangkas habis beberapa pos belanja yang dinilainya terjadi pemborosan di sana. Veki, menilai alokasi anggaran antara lain pada pos belanja perjalanan dinas dan pos belanja tamu Pemkot Kupang sangat fantastis dan cenderung tidak berpihak kepada kesulitan hidup masyarakat kota yang masih butuh pelayanan serius.



Sebagai Ketua Banggar, tanpa meminta pendapat anggota Banggar lainnya, Veki langsung memangkas. Sikap Veki ini mendapat protes keras, baik dari Pemerintah Kota maupun dari sesama rekan anggota DPRD. Sikap Ketua Banggar ini berbuntut pada sikap mosi tidak percaya dari lebih separuh anggota DPRD Kota terhadap kepemimpinan Veki Lerik baik sebagai Ketua DPRD Kota. Mosi tidak percaya ini kemudian merambat sampai pada peristiwa pencopotan Veky dari Ketua DPD II Golkar Kota Kupang, melalui Musdalub Maret 2011. Secara mengejutkan malah yang menggantikan posisi Veky Lerik sebagai Ketua Golkar Kota adalah Daniel Adoe yang nota bene adalah Walikota Kupang.



Daniel Adoe adalah politisi senior yang merupakan jebolan Partai Golkar NTT yang kemudian ‘lompat pagar’ ke beberapa partai kecil ketika awal-awal proses pencalonanan dirinya menjadi Walikota Kupang, oleh karena Golkar tidak mengakomodir dirinya sebagai calon Walikota Ketika itu. Setelah menjabat sebagai Walikota, Daniel Adoe kemudian berdiri sebagai Deklarator lahirnya Ormas Nasional Demokrat (Nasdem) di NTT, sekaligus sebagai Ketua DPD I Ormas Nasdem NTT. Dapat ditafsir, bahwa pencopotan Veky Lerik dari Ketua Golkar Kota Kupang, merupakan sebuah konspirasi politik para politisi senior dalam Pemerintahan Kota maupun di DPRD Kota untuk membunuh karier politiknya dalam partai Golkar? Veky dinilai menjadi ancaman besar bagi mereka jika ia dibiarkan berlama-lama di partai itu.  



Konspirasi Membunuh Karier Politik Veky
Skenario membunuh karier politik Veky Lerik melalui Partai Golkar bisa masuk akal karena usai dicopot dari Ketua, secara marathon para politisi Golkar di DPRD Kota mempersiapkan agenda untuk mereposisi Veky dari jabatan sebagai Ketua DPRD Kota. Sebelum reposisi itu terjadi, keanggotaan Veky Lerik sebagai anggota Golkar dicopot. 

Sebagai kader Golkar, Veky dinilai tidak loyal terhadap organisasi dan tidak mampu menjaga kredibilitas Golkar dimata masyarakat Kota Kupang. Dalam kedudukan sebagai Ketua DPRD Kota, Veky Lerik tentu sangat berperan dalam rangka  mengontrol langsung berbagi kebijakan Daniel Adoe sebagai Walikota yang sudah menjadi lawannya. Sebagai Pemerintah Kota, Daniel Adoe dalam hal ini pasti merasa terganggu jika Veky Lerik tetap sebagai Ketua DPRD. Dengan demikian atas prakarsa Golkar Kota, Veky Lerik diusulkan untuk diganti. Melalui berbagai surat sakti DPD II Golkar Kota, Fraksi Golkar terus memainkan peran untuk mendesak Veky, tidak boleh mimpin sidang-sidang. Namun, hingga sidang perubahan anggaran digelar, Veky Lerik masih tetap sebagai ketua DPRD Kota.   
Saling mengintip, melapor dan saling menjegal terus terjadi antara Ketua DPRD Kota dan Walikota Kupang. Sebagai Ketua Golkar, Daniel Adoe tetap tidak mengakui keabsahan Veky Lerik dalam memimpin sidang-sidang di Dewan Kota, termasuk memimpin sidang perubahan anggaran yang sedang berlangsung. Karena secara organisatoris Veky Lerik dianggap tidak lagi berstatus sebagai anggota Golkar, karena sudah dipecat dari keanggotaan Golkar.


Sikap penolakan Golkar itu, ditunjukkan lewat aksi walk out FPG ketika Veki Lerik memimpin sidang perubahan APBD Kota Kupang tanggal 8 November 2011. Dengan demikian cukup beralasan jika Daniel Adoe sebagai Walikota sekaligus sebagai Ketua Golkar Kota, tidak menghadiri sidang perubahan APBD, ia tidak mengakui berbagai produk yang dihasilkan Dewan Kota di bawah pimpinan Veky Lerik sebagai Ketua DPRD. (kota-1)
03.32 | 0 komentar

Paket “Prima” Kecewa, Hasil Kerja Tim 9 Tak Bermanfaat



 KOTA-Online (Kupang)- PASANGAN Calon Walikota dan Wakil Walikota Kupang periode 2012-2017 Rikardus Wawo dan Melkisedek Lodo Madi (Prima) menyatakan kecewa  atas keputusan DPP Partai Demokrat yang merekomendasikan Jefri Riwu Kore sebagai calon walikota dari partai milik Presiden SBY itu. “Memang kami kecewa. Tapi sebagai kader, kami tunduk terhadap keputusan partai yang lebih tinggi,” kata keduanya.

“Prima” mengaku semua jeri-lelah tim sembilan yang diamanatkan oleh aturan partai, sama sekali tidak diindahkan. Karena rekomendasi tim sembilan kepada DPP berdasarkan mekanisme yang ada di partai, semua tidak berfungsi.  “Prima” mengakui sebagai kandidat Walikota dan Wwakil Walikota, paket ini telah mentaati semua aturan partai secara benar dan disiplin sesuai amanat organisasi tempat dimana keduanya berinduk. “Jadi, memang semua hasil kerja tim sembilan tidak bermanfaat sema sekali. Sampai ketua DPD Demorat NTT, Pak John Kaunang selaku ketua tim sembilan sendiri menyurat ke DPP dengan mencantumkan nama paket kami, yang memenuhi syarat, untuk diajukan oleh Partai Demorat ikut bertarung merebut kursi Walikota, pun tidak dihiraukan,” kata Prima lagi.

Kandidat Walikota Kupang atas nama Jifri Riwu Kore, menurut “Prima” justru tidak mentaati mekanisme yang digariskan partai, namun akhirnya namanya direkomendasikan oleh DPP. “Prima” juga menyebutkan bahwa selain itu hasil fit and propertes yang digelar Tim 9 kemudian menempatkan paket ini pada posisi teratas. “Kami diperlihatkan hasil fit and properties itu, oleh DPP. Bukti lain dari hasil survei Tim 9 kami menempati peringkat satu. Kami lihat langsung di DPP PD di Jakarta. Padahal ada tim lian yang dibetuk DPP, menempatkan kami pada urutan paling belakang,” kata Prima dalam acara temu pers di restauran Teriniti, Kota Kupang, tanggal 18 Februari 2012.

Prima juga menyebutkan, secara diam-diam DPP PD jsteru mengirim tim dari DPP untuk melakukan survei diluar mekanisme partai yang ada. Hasil Survei itu kemudian yang dipake, sementara hasil kerja tim sembilan yang sesuai dengan aturan oragnisasi tidak dihargai dan dianggap tidak berlaku.

“Tim survei yang dibentuk DPP PD itu nyari tidak menyebutkan nama kami ketika bertemu responden. Saya dan Ibu Teda Littik tiak pernah disebut. Tim ini mengarakan kepada nama Jefri Riwu Kore. Tapi tidak masalah. Bagi kami ini sebuah dinamika dalam berorganisasi. Ya, sebagai kader partai kami tetap tu nduk terhadap keputusan partai yang lebih tinggi. Tapi ini sebuah pelajaran berhaga buat kami,” jelas Prima.

“Prima” mengakui, pasangan ini masih tergolong mudah sehingga keduanya masih punya harapan menjadi pemimpin masa depan bagi kota ini. “Prima” juga bertekad bahwa akan terus bekerja mensosialisasi diri sebagai calon pemimpin masa depan. Kami segera membersihkan seluruh baliho “Prima” yang masih terpasang, serta mendukung seluruh proses Pilkada Kota Kupang yang damai, bersih, jujur dan adil. Kami juga menyatakan tidak akan berhenti bergerak mempersiapkan diri menjadi pemimpin Kota Kupang masa mendatang,” tegas Prima. **

Oleh: Yesayas Petrusz
02.13 | 0 komentar

Ayo… Rebutan Kursi Walikota Kupang; dr Niken Mitak dan dr Teda Littik, Siapa Dapat...?

Selasa, 03 Januari 2012 | 21.44



KOTA ONLINE (KUPNG) - ADAGIUM peran domestik perempuan hanya berurusan dengan “kasur dan dapur” yang dianggap sebagai bentuk pemasungan hak-hak kaum perempuan di era ini hendak ditepis hilang. Jaringan Perempuan Politik (JPP) NTT menyodorkan tiga tokoh perempuan moderat yakni; Teda Littik, Niken Mitak dan Lory Foeh yang kaya gagasan, cerdas, komunikatif dan mewarisi kepekaan sosial yang tinggi untuk ‘berperang’ bebas dengan kaum adam yang kian dibalut dengan sikap-sikap dan pola pikir konsumeris, egoistis, primordialistik dan etnik-sentris.

Ketiga srikandi Kota Kupang, dr Yovita Anike Mitak, MPH. dr. Tenggudai (Teda) Littik dan Pdt Lory Lena Foeh sepakat saling berhimpit belakang ‘melawan’ dominasi politisi kaum adam Kota Kupang yang semakin ganas ingin kembali merebut kursi Walikota Kupang, pasca “DUO DAN.” Representasi perempuan Kupang ini, berkomintmen, jika salah satu di antara mereka lebih berpeluang mendapat kenderaan politik menuju suksesi, akan didukung penuh oleh yang lain dengan target harus menang. Mereka yakin, seluruh komunitas perempuan maupun laki-laki Kota Kupang akan tumpah ruah memberikan dukungan politik.

“Tekad dan kerinduan perempuan NTT untuk memimpin kota ini sudah terpendam lama. Saya ingat betul pernyataan mantan Gubernur NTT Pak Piet Tallo (alm) pada September 2001. Di hadapan Pak Nomeseoh (Kabid Sospol Kota Kupang) waktu itu, Pak Piet Tallo bilang, dia ingin walikota seorang perempuan. Makanya semenjak beliau jadi Gubernur banyak perempuan potensial diberikan ruang untuk memangku jabatan-jabatan penting. Baik di pemerintahan maupun di politik perempuan digebrak secara khusus untuk meningkatkan partisipasi politiknya. Dan sekaranglah saatnya jika dipercayakan masyarakat Kota Kupang dan diridhohi Tuhan Yang Maha Kuasa, perempuan akan siap menjadi Walikota periode 2012 – 2017,” papar Ibu Heny Markus, Ketua IV JPP NTT.

Tiga figur perempuan ini tidak secara tiba-tiba muncul memamerkan kemampuan sendiri tapi sudah melalui suatu proses seleksi ketat dan pergumulan panjang dari para tokoh perempuan Kota Kupang. Tentu sebebelum menunjuk ketiga tokoh perempuan NTT ini, ada parameter kahusus yang digunakan JPP NTT untuk mengukur keunggulan para tokoh perempuan di kota ini berkaitan dengan kompetensi diri baik soal kapasitas, kapabilitas, akuntabilitas, aksesibilitas dan personilitas.

Karena dari hasil rilis Mingguan KOTA, para tokoh perempuan yang terlibat dalam tim 11 dari JPP adalah para senior perempuan yang luar biasa, miliki kemampuan dan pengalaman yang sangat terukur. Mereka adalah Prof Dr. Mien Ratoe Oedjoe (Ketua JPP NTT), Dra. Heny A. Markus; Dra. Fatima Daniel; dr. Ichi Lie, Frouk Rebo, BSc, Ir. Dece Nisnoni, MSi; Fin Agoha, BA; Reni Masu, SH. MHum; Dra. Erny Nappoe, MM; Veronika Ata, SH; dan An Kolin, SH. Out put dari hasil kerja keras tim 11 ini, tentu dengan harapan kuat bahwa ketiga bunda kota ini bisa menjawab sebagian besar suara hati kaum perempuan se-Kota Kupang, bahwa kali ini harus figur perempuan ambil peran kepemimpinan di Kota Kupang, sebagai Walikota.

Kaum perempuan kini semakin cerdas, kritis dan sadar untuk mengembalikan  hak-hak mereka yang sudah begitu lama dibiarkan dikuasai oleh kaum laki-laki. Lahan-lahan garapan yang tersedia yang mesti juga menjadi bagian hak dari kaum perempuan di kota ini terkesan dikuasai habis oleh kaum laki-laki sampai hari ini, tanpa peduli dengan perempuan. Padahal ada bagian hak yang mesti diberikan kepada kaum perempuan, yang tidak boleh semena-mena dirampas dan terus dikuasai oleh kaum adam.

Untuk itu, kali ini komunitas perempuan kota berkeras keluar dari proteksi hak, kewenangan dan dominasi kaum laki-laki. “Tuhan menciptakan makhluk-Nya dengan berpasang-pasangan. Begitu juga dengan manusia, diciptakan Tuhan atas laki-laki dan perempuan. Laki-laki dan perempuan bukan sesuatu yang berlawanan satu sama lain, melainkan mereka berpasang dalam rangka menunjang tugas kemanusiaan itu sendiri,” jelas dr Yovita Anike Mitak, MPH.
Berbeda Dari Laki-laki

dr Nita Mitak, demikian sapaan manis mantan Direktris RSUD Prof. Dr WZ Yohannis itu mengingatkan kaum laki-laki bahwa sifat-sifat yang terdapat pada kaum perempuan dan membuat perempuan dicap sebagai kaum lemah, ‘kaum bodoh’, kaum singkat berpikir, ‘kaum nrimo’ dan lain-lain, bukanlah sifat-sifat yang karena kodrat terlekat pada kaum perempuan, tetapi adalah buat sebagian besar hasilnya pengurangan dan perbudakan perempuan yang turun temurun, beratus tahun bahkan beribu-ribu tahun.  “Menurut pendapat saya, kita tak mempunya hak sedikitpun untuk mengatakan bahwa akal perempuan kalah dengan laki-laki. Setiap individu, apapun kondisi dan kendalanya adalah manusia berbakat. Kemampuan/kompetensi tidak ada perbedaan dalam jenis klamin.”

Nike Mitak menyebutkan, struktur otak perempuan dan laki-laki berbeda. Akan tetapi Karo Pemberdayaan Perempuan Pemrov NTT ini mengatakan, perbedaan dimaksud tidak menghasilkan perbedaan dalam tingkat kecerdasan. Perempuan dan laki-laki disebutkan, berbeda dalam cara menyelesaikan masalah, namun perbedaan itu tidak menunjuk pada kualitas berpikir. Kombinasi dua gaya berpikir dan perbedaan emosional membuat dua makluk ciptaan Tuhan ini menjadi istimewa jika bekerja sama. Perbedaan itu layaknya sang-malam, hitam-putih, baik-jelek, atau tinggi rendah. Artinya tidak mungkin disamakan, karena memang berbeda. Dan dalam perbedaan itu, mereka saling melengkapi untuk mewujudkan suatu keseimbangan.

“Keberadaan hawa yang menemani adam, sebagamana diceritakan dalam kitab suci adalah sebuah keseimbangan. Untuk mengetahui malam, harus ada siang, untuk mengetahui putih mesti ada hitam. Keseimbangan-keseimbangan tersebut telah dibuat sedemikian rupa,” papar Nike Mitak.

Pemuculan ketiga pentolan perempuan kota ini, dilakukan melalui sebuah deklarasi akbar oleh sebuah organisasi perempuan yang namanya Jaringan Perempuan Politik (JPP) NTT. Dalam JPP itu sudah tehimpuan semua potensi perempuan yang selama ini getol berbicara soal kesetaraan gender. Kesamaan hak atau berdiri sama tinggi duduk sama rendah antara laki-laki dan perempuan. Para tokoh perempuan NTT ini datang dari dari berbagai latar belakang pendidikan, profesi, karakter, etknik dan golongan. Memberikan spirit kepada tiga kaum mereka; dr Yovita Anike Mitak, MPH. dr. Tenggudai (Teda) Littik dan Pdt Lory Lena Foeh untuk maju bertarung melawan kaum laki-laki untuk memastikan siapa yang akan memimpin kota ini saat berakhir masa jabatan DUO DAN. Pertanyaan menyusul apakah bisa? Pertanyaan ini mesti dijawab sendiri oleh ketiga tokoh perempuan yang sudah memegang mandat tadi.

Sesungguhnya dr Teda Littik nampaknya sangat percaya diri bahwa ia dan kedua rekannya akan mampu mengatasi masalah sosial di kota ini. Dalam berbagai diskusi dengan Mingguan KOTA, dr Teda mengatakan bahwa banyak hal penting yang berhubungan dengan kebutuhan hidup hari-hari warga kota justru tidak cukup mendapat  perhatian. Pemerintah kota selama ini lebih melihat sesuatu yang besar yang hanya bisa  menjawab target dan keinginan politik.

“Percaya saja, perempuan akan membawa perubahan bagi warga kota ini. Jangan selalu mengatakan bahwa perempuan tidak bisa memimpin. Saya sudah masuk keluar rumah warga, masuk lorong-lorong dan gang di kota ini, saya cukup prihatin terhadap warga. Ada yang melarat, tidak mampu menyekolahkan anak, ada yang tidak mampu berobat ke rumah sakit karena tidak ada biaya. Jangankan itu, makan sehari-hari saja sulit diperoleh,” kata dr Teda suatu ketika.

Tergambar dalam beberapa pemikiran dr Teda Littik ketika deklarasi JPP 21 Juni lalu. Aktifis kesehatan NTT ini merujuk pada  dasar pedoman, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 (UU No. 17 2007); mewujudkan bangsa yang maju, mandiri dan adil sebagai landasan bagi tahapan pembangunan berikutnya, menuju masyarakat adil dan makmur dalam NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD tahun 1945.

Menurut dr Teda, ada lima program nasional yang sangat relevan jika pemerintah kota serius dan memperhatikan betul korelasinya dengan kebutuhan masyarakat saat ini. Kelima program pemerintah pusat itu yakni pertama; menciptakan kerjasama global dalam pembangunan, kedua; memastikan kelestarian lingkungan, ketiga; mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, keempat;  menanggulangi kemiskinan dan kelaparan, kelima; mencapai pendidikan dasar bagi semua.

Sebagai tokoh di Kota Kupang-NTT, dr Teda sangat konsern dengan beberapa persoalan kesehatan masyarakat yang selalu menjadi masalah yang meskipun dipandang sederhana tapi sungguh mematikan jika tidak segera mendapat perhatian. dr Teda berpedapat, persoalan ini harus mendapat perhatian serius dan sesegera mungkin ditangani yakni; aktifkan kembali  posiandu, periksakan ibu hamil minimal 4 kali selama masa kehamilan, memberikan imunisasi lengkap kepada bayi, timbanglah bayi dan balita setiap bulan, berantaslah jentik nyamuk dengan 3 M plus, jagalah lingkungan agar tetap bersih dan ikuti program KB (keluarga Berencana).

Menurut dr Teda perbaikan dalam derajad kesehatan khususnya KIA diperlukan satu paket terobosan system pelayanan yang sinergis antara kesehatan dan pelayanan sosial untuk masyarakat miskin yaitu dengan memperbaiki penanganan kesehatan sanitasi dan air bersih serta menajemen penyakit khususnya terfokus pada perempuan dan anak yang harusnya menjadi prioritas.

 “Adanya perbaikan derajad kesehatan ibu dan anak terjadi karena adanya dukungan dan penguatan oleh pemberdayaan perempuan yang terukur secara sosial dan politik melalui pendidikan, penyediaan lapangan kerja, dan keterlibatan masyarakat khususnya perempuan dalam pembangunan segala aspek,” jelas mantan relawan kesehatan di beberapa wilayah konflik seperti bumi rencong Aceh dan Negera Demokratik Timor Leste.

Selain itu ada lima pemikiran besar yang akan dijabarkan dalam berbagai kebijakan sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Kupang, yakni; 1) Pemantapan kualitas pendidikan, 2) Pembangunan Ekonomi 3) Pembenahan system hukum (daerah) dan keadilan, 4) Konsolidasi tata ruang dan pengelolaan lingkungan hidup, 5) Agenda khusus meliputi; penanggulangan kemiskinan, pembangunan daerah perbatasan, pembangunan daerah kepulauan daerah terpencil dan penanggulangan bencana. ***

Oleh: Yesayas Petrusz
21.44 | 0 komentar

“Cukup Sudah! Jangan Pilih Walikota Umur 60-an Tahun...”



 


KOTA ONLINE (KUPANG) Untuk menggantikan posisi kepemimpinan “DUO DAN,” Kota Kupang butuh Walikota yang usia-nya di atas 60-an tahun? atau 50-an tahun?, 40-an tahun? atau 30-an tahun?

Pertanyaan ini mucul di sela-sela diskusi bersama beberapa warga kota, ketika membahas tentang fenomena baliho para calon walikota yang semakin semarak di Kota Kupang saat ini. Beberapa rekan spontan merespon. Bahkan di antara teman-teman ada yang berusaha mendahului yang lain. Sebut saja Anton Bolla, menjawab, “Menurut saya, kota ini, butuh pemimpin baru yang masih energik, pikiran baru dan kosep baru. Terkait dengan ukuran usia, saya ingin walikota jangan terlalu tua, tetapi juga jangan terlalu muda, paling pas usia 50-an tahun. Itu usia yang sangat matang dan masih energik. Jangan lagi yang 60-an tahun jadi walikota, nanti tidak lagi bekerja serius, tapi saat itulah dia memanfaatkan waktu dan kesempatan untuk kumpul kekayaan, Tuhan Yesus saja digoda iblis, disaat-saat daging-Nya lemah, apalagi manusia?,” kata Anton serius.

Teman lainnya, sebuat saja Ruben Masan, Ardiles Neno dan Andre Ndun seperti paduan suara saja, spontan ketiganya setuju dengan tawaran Anton Bolla. “Ya kami setuju, dengan pendapat lu (anda), bahwa walikota yang sekarang ini sudah tua. Jangan pilih dia lagi. Tapi, apakah warga kota yang lain sepaham dengan kita? Jangan-jangan mereka tidak sependapat dengan kita. Kalau warga mau walikota yang akan datang ini orang tua, kita tidak bisa buat apa-apa. Tapi kita berdoa kuat agar Tuhan jangan merestui orang tua pimpin kota ini lagi-lah,” timpal Ruben, Ardiles dan Andre.
Selama gambar wajah para calon walikota pada baliho  yang dipajang di berbagai sudut jalan, telah memunculkan berbagai tanggapan warga. Lebih banyak memberi tanggapan adalah warga yang sudah terlibat langsung dalam tim sukses. Lebih banyak memberikan penilaian yang kurang mengenakkan. Lebih banyak sisi negatif yang dimunculkan. Misalnya, “Jefri Riwu Kore itu, mengapa dia mau maju jadi walikota, dia kan anggota DPR RI, rakyat NTT masih membutuhkan tenaganya di DPR. Apa lagi yang ia cari dari jabatan sebagai walikota?,” kata Markus Seran, seorang warga kota.

Sementara itu, dalam sebuah kesempatan bincang-bincang, Jefri Riwu Kore kepada Mingguan KOTA mengatakan, niatnya sangat tulus untuk membangun Kota Kupang. Dia tidak ingin lagi terus melihat saudara-saudaranya berada pada kondisi yang melarat-merana. Dengan berbagai pengalaman dan ilmu yang diperoleh Jefri ingin mengimplemetasikan dalam membangun Kota Kupang ke arah yang lebih baik.

“Saya  punya niat baik untuk membangun Kota Kupang. Saya ingin agar semua gagasan dan ide yang saya miliki bisa diaplikasikan. Sehingga saya memilih mencalonkan diri sebagai walikota, membangun pada skop yang kecil, semua gagasan dan ide-ide bisa dipraktekan secara tuntas dan bisa dirasakan langsung oleh masyarakat,” demikian Jefri kepada Mingguan Kota suatu ketika di Kupang.

Sementara terhadap Daniel Adoe, ada pendapat bahwa selain usianya sudah lanjut, ia telah berturut-turut dua periode menjabat sebagai pemimpin di Kota Kupang. Warga kota sudah tahu seluruh sepak terjangnya. “Sebagai warga kota, kita patut bertanya, apa lagi yang mau ia sampaikan kepada warga pada saat kampanye nanti? Kita kan sudah kenal persis dia. Sebaiknya Pak Dan Adoe tak usah maju sebagai calon Walikota lagi-lah. Berikanlah kesempatan buat figur yang lebih energik yang tidak ada musuh. Saya lihat pak Dan Adoe ini punya banyak lawan. Kalau Pak Dan Adoe jadi walikota lagi, saya tidak jamin dia dapat berbuat lebih baik dari yang sekarang. Malah mungkin akan lebih parah lagi. Jadi saya sarankan, biar beliau istirahat sudah, untuk bisa tenang menikmati hari tua,” ujar Marianus Sawo, seorang warga kota, kepada Mingguan KOTA belum lama ini.

Pernah dalam sebuah diskusi panjang lebar bersama kru Mingguan KOTA di ruang kerjanya medio Juni silam, Dan Adoe mengatakan keinginannya untuk maju melanjutkan kepemimpinanya untuk periode kedua, karena banyak hal yang menjadi program kerjanya belum sempat terealisir dengan baik. Dan Adoe juga mengatakan bahwa dirinya justru masih diminta oleh masyarakat untuk terus melanjutkan kepemimpinan di kota ini. “Saya tetap maju, karena saya ingin mengabdi dan memberikan yang terbaik bagi warga Kota Kupang,” ujar Dan Adoe.

Calon Walikota yang lainnya Frederik Ndolu juga mendapat sorotan yang agak mirip. Ada waga kota yang sedikit menyentil beberapa sikap Fredy yang pernah diucapkan lewat berbagai media di Kupang. “Fredy Ndolu pernah mengatakan di Kupang bukan tempat mencari rezeki, kok mengapa ia berkeras ingin menjadi walikota? khan ujung-ujungnya ingin medapat sesuatu,” ujar Jeheskiel Saudila, kepada Mingguan KOTA, pekan lalu.
Sementara itu, Fredy Ndolu berpendapat bahwa kesuksesan yang ia raih di rantauan merupakan anugerah Tuhan yang harus disyukuri. Itu diperoleh  melalui berbagai pergumulan panjang dan pengorbanan diri. Menurut Freddy, dirinya ingin mendedikasikan ilmu dan pengalaman yang diperoleh di tanah rantau, untuk membangun kota ini dan memberikan yang terbaik bagi warga. Bagi Freddy, sangat mudah menjadi seorang pejabat  tetapi amat sulit mencari seorang pemimpin.

 “Perhelatan politik Pilkada Kota Kupang, merupakan ajang mencari pemimpin bukan mencari seorang pejabat. Pemimpin itu tugasnya melayani, tetapi mental seorang pejabat adalah ingin terus di puja dan dipuji, dilayani. Mari kita sama-sama memilih pemimpin yang betul-betul mau mengabdi bagi masyarakat kota ini. Bagi saya, tidak ada sesuatu yang mustahil,” kata Fredy menanggapi sorotan warga terhadap dirinya.

Sementara pasangan Yonas Salean dan Herman Man juga tidak luput dari kritikan warga. Menurut seorang warga kota Agus Ndaomanu, Yonas Salean dan Herman Man, pernah bertarung baik sebagai calon walikota maupun sebagai calon bupati di Manggarai, namun keduanya tidak terpilih. Hal itu menurut Agus, keduanya tidak direstui oleh Tuhan, sebagai pemimpin.

“Menurut saya, selain bukan garis tangan, kedunya juga kelihatan tidak tepat jadi walikota dan wakil walikota. Karena bisa terjadi upaya balas dendam terhadap staf birokrasi Kota Kupang. Orang-orang yang ditempatkan oleh Daniel Adoe dan Daniel Hurek sudah pasti dilabrak habis, meski pak Yonas Salean selalu mengatakan bahwa dia tidak akan balas dendam, tapi siapa yang tahu dalam hatinya,” urai Agus. Agus meminta agar sebaiknya Yonas dan Herman menekuni profesi masing-masing secara serius dan menikmati masa-masa istirahat, tanpa berpikir sesuatu yang sepertinya agak sulit dijangkau,” kata Agus.***

Oleh: Yesayas Petrusz
21.21 | 0 komentar

Perempuan NTT Jangan Jadi Golongan II




KOTA ONLINE (KUPANG) - SUNGGUH perempuan harus diberikan kesempatan sebebas-bebasnya guna mengaplikasikan ilmu dan potensi dirinya guna ikut mendorong kemajuan dan kesejahteraan masyarakat.

Kiprah perempuan dalam politik di era reformasi mulai berubah kearah yang positif setelah lahirnya UU Nomor 12 tahun 2003 tentang Parpol. Pasal 65 ayat (1), partai politik dianjurkan mencalonkan 30% kaum perempuan untuk duduk di kursi Legislatif (DPR, DPD, DPRD I dan DPRD II) sebagai manifestasi peran perempuan dalam politik praktis. Kesempatan ini jelas adalah peluang emas, setelah sekian lama perempuan ada dalam banyang-banyang suprioritas politik dikotomi perempuan versus laki-laki.

Politik, yang disebutkan orang, kejam dan kotor, tak boleh kemudian menghambat kaum perempuan untuk ragu masuk terlibat di dalam-nya. Inilah waktu tepat bagi perempuan guna berupaya ikut aktif memperbaiki tatanan sosial yang cenderung rusak. Melalui kekuatan nurani perempauan, diyakini  akan  mampu menjadi kekuatan penyeimbang dalam tatakelola kehidupan bermasyarakat, yang terkesan semrawut akibat birokrasi yang cenderung korup. Begitupun pada tataran pengelolaan pemerintahan yang jauh dari nilai-nilai demokrasi, nilai-nilai persamaan hak dan derajat. Sehingga tentu dibutuhkan sentuhan kasih dari seorang pemimpin perempuan. Kali ini perempuan diharapkan bisa tampil dengan konsep perubahan dalam kepemimpinan Kota Kupang.

Keterlibatan perempuan yang dominan dalam politik di Negara Swedia dan Peru menjadi bukti bahwa politik yang sehat dan mampu menciptakan kesejahteraan dan menghilangkan korupsi dapat diperankan oleh politisi perempuan. Kehadiran politisi perempuan dalam kondisi masyarakat saat ini, sangat dibutuhkan karena masalah perempuan yang rawan kekerasan baik oleh oknum individu maupun institusi, dapat diminimalisir oleh keterlibatan peremuan sendiri, bila power politik bisa di genggam sendiri oleh perempuan. Kultur taat, yang memasung perempuan melalui adat istiadat dan tradisi dapat dihilangkan melalui advokasi dan sosialisasi politik.

Peran kaum perempuan dalam dunia politik di Indonesia sudah ada sejak lama, termasuk dalam masa-masa kolonialisme maupun kemerdekaan. Globalisasi telah memberikan peluang yang lebih baik terhadap kaum perempuan untuk berperan secara wajar dan sejajar dengan pria, baik dalam konteks isu hak asasi maunsia, demokratisasi maupun kesamaan gender. Saat ini banyak perundang-undangan maupun peraturan lain yang mendorong kaum perempuan agar dapat berkiprah secara lebih luas dalam berbagai sektor kehidupan termasuk dalam aspek kehidupan politik.
Cukup Lama Laki-Laki Mengatur

Adalah Angelina Sondakh, Legislator asal Partai Demokrat berpendapat bahwa laki-laki dalam kurun waktu yang cukup lama dipandang sebagai subyek yang mengatur atau yang paling berhak dalam ranah publik. Laki-laki kemudian hampir mengusai bagian-bagian penting seluruh bidang, sementara pada saat yang sama perempuan terus diperankan sebagai pelayan yang membantu kerja laki-laki. Adagium peran domestik perempuan yang hanya berurusan dengan “kasur dan dapur” jelas adalah pemasungan paradigma yang mengakhinati hak-hak azasi manusia sebagai ciptaan Tuhan, yang diciptkana dengan potensi yang sama,” papar bekas istri artis ternama (alm) Adjie Masaid ini.

Dalam padangan Angelina, perempuan jelas memiliki kemampuan yang sama,  karena itu, semangat menghapus dikotomi gender dalam pemerintah KH Abdurahman Wahid melalui Inpres No 9 Tahun 2000 adalah sebuah good will politik yang menghapus perbedaan gender dalam pembangunan nasional adalah langkah maju yang postif. Hal ini merupakan bagian dari pengakuan bahwa tidak sedikit perempuan yang mengukir prestasi dan member seumbangsih pada harumnya nama bangsa dan negara atas kreasi kaum perempuan dalam bidang tertentu berbagai bidang yang digerluti oleh laki-laki dapat dilakukan oleh kaum perempuan seperti olahraga keras; tinju karate, gulat dan angkat besi.
Perjuangan Kemerdekaan Perempuan

Salah satu aktivisi perempuan Astrid Ayu Septiaviani dalam pandanganya menyabutkan bahwa perempuan (wanita) adalah tiang negara. Disebutkan bahwa sebelum kemerdakaan, perempuan Indonesia telah berperan dalam politik perjuangan memerdekaan Indonesia. Indonesia mencatat perjuangan seorang wartawati SK Trimurti yang keluar masuk penjara karena tulisannya yang aktif mengajak masyarakat melawan penjajahan Belanda dan Jepang dengan caranya. Selama di penjara dia mendapat siksaan dari Jepang yang memukul kepalanya hingga pingsan di hadapan suaminya. Ia bahkan melahirkan akan keduanya di penjara. Kini namanya diabadikan dalam sebuah penghargaan bernama SK Trimurti Awards.
Ada juga tokoh perempuan Inggit Garnasih. Menurut catatan Arstrid Ayu, sebetulnya Inggit Garnasih bukan istri pertema Bung Karno, namun ada fakta lain menyebutkan bahwa istri pertama Bung Karno yakni puteri dari pahlawan Nasional HOS Cokroaminoto yang kemudian dicerai oleh Bung Karno sebelum menikahi Ibu Inggit. Sejarah mencatat, Ibu Inggit terlibat aktif membantu perjuangan Bung Karno dalam politik dan perjuangan kemerdekaan bangsa ini, memang tidak secara langsung.
Dikisahkan Ibu Inggit, menjual bedak dan jamu buatan tangannya, lalu menggunakan hasil penjualan bedak dan jamu  untuk kebutuhan rumah tangga dan kegiatan perjuangan Bung Karno. Ibu Inggit pula-lah yang dengan cerdas menyeludupkan buku-buku, koran dan bahan bacaan lainnya untuk Bung Karno selama Bung Karno di penjara. Bahan bacaan itulah yang menjadi kerangka pidato pembelaan Bung Karno pada sidangnya di tahun 1930.
Sementara Mengawati Soekarnoputri memimpin Indonesia selama tiga tahun. Kontroversi seputar kepemimpinan perempuan mewarnai perjalanannya sebagai presiden. Banyak yang menentang kepemimpinan perempuan, apalagi bila dikaitkan dengan aturan agama (islam). Prestasi dan kinerjanya masih menjadi pro kotra hingga saat ini. Terlepas berhasil tidaknya Megawati menjadi Presiden, Mega telah memberi contoh konsistensi dalam berpolitik kepada masyarakat Indonesia. Beberapa kali, sang penerus, Puan Maharani didekati rival politiknya sebelum dan sesudah Pemilu 2009. Terakhir, saat issu reshuffle kecang berhembus, nama puan pun disebut akan mengisi kursi Menteri. Di saat seperti ini, sebagai politisi, Mega tetap tegas menunjukkan konsistensinya sebaga partai di luar pemerintah yang tidak mungkin masuk dalam pemerintah. Terlepas dari benar tidak issu itu, namun harus diakui bahwa ketangguhan mental seorang perempuan Mega ketika masa Orde Baru. ***

Oleh:Yesayas Petrusz

20.53 | 0 komentar

“Kota” Beri Suprise Bagi Calon Walikota Pemberani !




Pemimpin visioner adalah pemimpin yang mau dan mampu dialog, mendengarkan hal-hal yang tidak ingin didengarkan, listen what we don’t, went to listen. Tidak mudah memang, menjadi pemimpin seperti ini.


KOTA ONLINE (KUPANG)-SEJAK lahir akhir Desember 2010 Mingguan KOTA senantiasa memberi suprise dan mengesklusifkan semua figur atau mereka yang secara berani menyatakan diri ingin tampil sebagai pemimpin. Orang-orang pemberani, yang secara tegas bersikap, hemat kami, harus didorong dengan sedikit memberi rasa percaya diri lewat aktuliasiasi media. Karena para figur yang mau tampil itu pasti memiliki keahlian, berbakat, juga punya segudang ilmu dan pengetahuan tentang kepemimpinan.

Adalah sangat mustahil ada orang bodoh, tidak punya kecerdasan atau sama sekali tidak punya pengalaman, tiba-tiba muncul ingin tampil menjadi seorang pemimpin, apalagi sampai pada tingkat nekad menjadi Walikota Kupang. “Saya mau jadi pemimpin di kota ini karena, pertama; saya pingin mengaplikasi ilmu dan pengalaman. Kedua, saya menangkap sejumlah bentuk keprihatinan warga yang selalu merasa tidak puas dengan gaya kepemimpinan kaku, instant dan otoriter, jauh dari semangat dan nilai demokrasi yang kita anut,” ungkap Ricardus Wawo, suatu ketika. 
Pembaca yang Budiman…

Pernah Mingguan KOTA menulis dalam ruang yang sama bahwa, media ini terus mengeksplorasi calon pemimpin NTT yang berpotensi untuk ditawarkan kepada publik. Maksud-nya, agar masyarakat bisa mengenal dan memahami betul karakter dan lebih tahu tentang sepak terjang, dari berbagai sisi kehidupan calon pemimpin itu.
Oleh karena Mingguan KOTA terbit bertepatan dengan proses menuju suksesi kepemimpinan kota 2012-2017, maka kami lebih dulu mencoba memulai dengan mengungkap semua bakal calon walikota maupun calon wakil walikota untuk disajikan kepada warga kota.  
Selain itu, tujuan lainnya adalah agar segala prestasi dan pengalaman yang dilakukan para figur dan tokoh yang diulas itu, bisa menjadi referensi penting bagi generasi berlanjut. Kami ingin agar baik kecerdasan intelektual, kecerdasan sosial dan kecerdasan emosional yang mendorong sosok figur berhasil menjadi pemimpin atau sukses dalam bidang dan profesi yang ditekuni, bisa diserap oleh pembaca, khususnya para calon-calon pemimpin muda yang baru mulai belajar.
Ada Calon Pelit

Pertanyaan sederhana yang paling sering kami lontarkan kepada para tokoh dan calon-calon pemimpin itu adalah (1) mengapa anda bisa berhasil seperti ini? (2) tolong bercerita tentang bagaimana anda bisa menjadi diri anda seperti hari ini? Terkadang ada sejumlah tokoh baik politisi maupun birokrat, kurang respek dengan misi Mingguan KOTA hari itu. Pada tataran kepentingan menulis, tidak ada istilah mundur bagi Mingguan KOTA. Meskipun kami harus mengakui, tidak semua pemimpin atau calon pemimpin mau membagi pengalaman dan ilmu yang dimiliki.

Memang, ilmu bagi sebagian orang adalah emas. Karena ilmu dan pengalaman diperoleh melalui berbagai pengorbanan, baik raga maupun harta. Oleh karena itu, bagi sebagian figur yang ditemui, mereka sering irit bahkan sampai pada tingkat pelit ilmunya. Mereka kurang rela membeberkan secara gampang ilmunya untuk dibaca orang. Terus terang kami pernah menjumpai beberapa tokoh berkarakter begitu. Kami maklumi itu. Namun Mingguan KOTA masih berlegah hati, karena masih cukup banyak tokoh dan calon pemimpin di Kota Kupang, yang masih berbaik hati. Mereka sadar bahwa, membagi ilmu dan pengalaman lewat Mingguan KOTA sama saja dengan membagi berkat dan akan sangat bermanfaat demi pembentukan karakter dan kepribadian generasi muda hari ini.

Membagi ilmu adalah sebuah bentuk kerelaan diri untuk ikut berkontribusi membentuk generasi bangsa yang berkualitas, tangguh, tahan uji dan lebih percaya diri. Dengan ilmu dan pengetahuan orang bisa menunjukkan identitas diri, memiliki keyakinan bahwa, mereka bisa tampil gagah melanjutkan tongkat estafet kepemimpinan dalam berbagai aspek kehidupan di Kota ini, maupun di NTT secara lebih luas.

Oleh : Yesayas Petrusz
02.04 | 0 komentar








My Facebook